Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhud Alynuddin menganggap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi beban masyarakat. Hal itu disampaikan Suhud sekaligus meluruskan maksud Sandiaga Uno yang akan membangun kualitas masyarakat di samping pembangunan infrastuktur.
Menurut Suhud, pembangunan infrastuktur yang dimaksud Sandiaga harus berdampak kepada perbaikan ekonomi masyarakatnya. Namun ia menyebut hal tersebut tidak terjadi di era kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla.
"Tidak ada produk barang dan jasa yang bisa dialirkan lewat jalur infrastruktur yang dibuat Pak Jokowi. Produk pertanian petani mati dihantam produk impor," ungkap Suhud kepada Suara.com, Senin (21/1/2019).
Politikus PKS ini menjelaskan maksud pembangunan infrastuktur yang dijalankan Jokowi justru menjadi beban rakyat karena pembiayaannya melalui utang negara. Ia menyebut dengan pembangunan yang dilakukan secara terburu-buru justru malah membuat utang negara cepat membengkak.
Selain itu, ia menyebut ada pembangunan infrastruktur yang menghabiskan dana pemerintah terhenti di tengah jalan alias mangkrak. Hal tersebut juga malah berdampak adanya beban untuk pemerintah daerah setempat.
"Banyak proyek-proyek infrastruktur yang sudah diresmikan di awal tetapi kemudian tidak berjalan alias mangkrak. Kondisi ini akan menjadi beban bagi Pemerintah daerah," pungkasnya.
Sebelumnya Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan akan membangun kualitas manusia Indonesia, bukan hanya membangun infrastruktur saja. Hal itu dia katakan Sandiaga saat berkampanye di Masjid Al Akbar Surabaya, Minggu (20/1/2019).
Sandiaga mengatakan akan membangun perekonomian Indonesia dimulai dari rakyat. Janji ini sejatinya juga pernah dinyatakannya saat kampanye bersama Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kita ingin bukan hanya infrastruktur yang dibangun, tapi manusianya juga dibangun, kesejahteraannya dibangun. Kita bangun juga bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang, kita akan berjuang bersama mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka," kata Sandiaga.
Baca Juga: Masih Ditolak Jadi Caleg DPD RI, Pendukung OSO Kembali Demo KPU
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo: yang Dibangun Ma'ruf Amin dalam Meraih Dukungan Sangat Fatal
-
TKN: Jokowi - Ma'ruf Siap Debat Tanpa Kisi-kisi
-
Bantah Sandiaga, TKN Sebut Jokowi Tidak Hanya Fokus Membangun Infrastruktur
-
Usai Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Jokowi Diminta Kaji Status Terpidana Lain
-
Abu Bakar Baasyir Beruntung, Tak Semua Napi Dibela Pengacara Calon Presiden
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang