Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbarunya terkait basis pemilih partai terhadap pemilih calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019. Hasilnya, mayoritas basis pemilih partai koalisi pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno lebih banyak terbelah ke kubu petahana.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida mengatakan sebanyak 28,2 persen dari total basis pemilih partai koalisi Prabowo - Sandiaga mendukung pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Basis koalisi Prabowo - Sandiaga sedikit lebih besar yang keluar dari arah dukungan partainya, sekitar 28,2 persen," ujar Rizka di Kantor Indikator Politik Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
Untuk diketahui, maju di Pemilu 2019 pasangan Prabowo - Sandiaga didukung partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.
Sementara partai koalisi Jokiwi - Ma'ruf Amin sekitar 24,1 persen yang tidak searah dengan arah dukungan partai.
Rizka menerangkan, pembelahan pemilih terbesar di dalam partai koalisi Prabowo - Sandiaga berada pada basis pemilih partai Berkarya yakni sebesar 42,1 persen dan Demokrat 40,5 persen.
Sedangkan pembelahan pemilih terbesar di dalam partai koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin berada di basis pemilih partai PPP sebesar 43,2 persen dan Hanura 39,6 persen.
Terkait hal itu, Rizka mengungkapkan basis koalisi partai Prabowo - Sandiaga secara sosiologis lebih banyak terbelah pada kelompok pemilih perempuan, kelompok usia lanjut, kelompok di pedesaan dan terutama di wilayah Jawa Tengah dan Timur. Sedangkan, basis koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin lebih banyak terbelah pada kelompok etnis non Jawa terutama etnis Sunda, Jawa Barat dan Sumatera.
"Kemudian dari sisi psikologis, paparan isu-isu personal capres tampak menunjukan pola yang bervariasi," imbuhnya.
Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan sejak 16 - 26 Desember 2018 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei itu melibatkan sebanyak 1.220 responden dengan cara wawancara tatap muka.
Baca Juga: Akui Biarkan Napi Bawa Ponsel, Eks Kalapas Sukamiskin: Saya Cuma Wayang
Adapun, margin of error dari sampel tersebut sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Batal Dibebaskan, Abu Bakar Baasyir Titip Pesan ke Jokowi
-
LBH Jakarta: Golput Dilindungi Undang - Undang
-
Prabowo - Sandiaga Laporkan Tabloid Indonesia Barokah ke Bawaslu
-
Keponakan Gemas Lihat Prabowo Kalem saat Debat Perdana Pilpres
-
Kubu Prabowo Usul Moderator Debat Akademisi, TKN Jokowi Serahkan ke KPU
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat