Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan moderator di debat kedua Pilpres 2019.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani menilai KPU tidak perlu meminta persetujuan dari kedua tim kampanye pasangan calon di Pilpres 2019. Arsul mengatakan yang terpenting bagi KPU adalah bisa memastikan moderator yang dipilih nantinya tidak terafiliasi dengan salah satu paslon.
"Sudahlah enggak usah pake disepakat-disepakati, kita serahkan, kita uji saja pokoknya KPU benar-benar milih orang imparsial atau tidak. Itu, makanya, kita ingat kan KPU itu, lihatlah rekam jejaknya," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/1/2019).
Politikus PPP ini meminta KPU tidak hanya sekedar melihat dari latar belakang secara fisik, namun juga melihat rekam jejaknya.
"Nah, rekam jejak itu tidak hanya dalam bentuk misalnya fisik. Tapi kolaborasi psikis pikiran intelektual itu juga harus dilihat," ujarnya.
Selain itu Asrul mengaku tak menyoal terkait usulan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno yang menginginkan KPU memilih moderator dari kalangan akademisi. Menurut Arsul apapun latarbelakang profesinya yang terpenting ialah rekam jejak dari orang tersebut.
"Enggak masalah, tetapi intinya bukan soal dia akademisi atau praktisi. Tapi rekam jejaknya itu. Kalau soal akademisi, yang miring-miring kan juga banyak, itu loh," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Fadli Zon mengatakan KPU sebaiknya tidak melulu memilih moderator debat dari kalangan presenter. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengusulkan KPU bisa memilih moderator debat dari kalangan akademisi.
"Menurut saya harus serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka. Karena mereka menurut saya jauh lebih objektif dan tidak terlibat di dalam politik," kata Fadli.
Baca Juga: Milenial Indonesia Kumpul di Indonesia Millennial Summit 2019
Berita Terkait
-
Jokowi Kasih Grasi ke Pembunuh Wartawan, Wapres JK: Biasalah...
-
Pelabuhan Seperti Comberan, Agus Minta Jokowi Perbaiki dan Tiru Jepang
-
Pensiunan Jenderal Ditegur Bawaslu karena Tak Izin Deklarasi Jokowi - Maruf
-
Agus Kampanyekan Jokowi di Istana, Presiden Senyum dan Tertawa
-
Jokowi: Mau Bebas, Abu Bakar Baasyir Harus Setia ke NKRI dan Pancasila
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah