Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan moderator di debat kedua Pilpres 2019.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani menilai KPU tidak perlu meminta persetujuan dari kedua tim kampanye pasangan calon di Pilpres 2019. Arsul mengatakan yang terpenting bagi KPU adalah bisa memastikan moderator yang dipilih nantinya tidak terafiliasi dengan salah satu paslon.
"Sudahlah enggak usah pake disepakat-disepakati, kita serahkan, kita uji saja pokoknya KPU benar-benar milih orang imparsial atau tidak. Itu, makanya, kita ingat kan KPU itu, lihatlah rekam jejaknya," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/1/2019).
Politikus PPP ini meminta KPU tidak hanya sekedar melihat dari latar belakang secara fisik, namun juga melihat rekam jejaknya.
"Nah, rekam jejak itu tidak hanya dalam bentuk misalnya fisik. Tapi kolaborasi psikis pikiran intelektual itu juga harus dilihat," ujarnya.
Selain itu Asrul mengaku tak menyoal terkait usulan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno yang menginginkan KPU memilih moderator dari kalangan akademisi. Menurut Arsul apapun latarbelakang profesinya yang terpenting ialah rekam jejak dari orang tersebut.
"Enggak masalah, tetapi intinya bukan soal dia akademisi atau praktisi. Tapi rekam jejaknya itu. Kalau soal akademisi, yang miring-miring kan juga banyak, itu loh," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Fadli Zon mengatakan KPU sebaiknya tidak melulu memilih moderator debat dari kalangan presenter. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengusulkan KPU bisa memilih moderator debat dari kalangan akademisi.
"Menurut saya harus serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka. Karena mereka menurut saya jauh lebih objektif dan tidak terlibat di dalam politik," kata Fadli.
Baca Juga: Milenial Indonesia Kumpul di Indonesia Millennial Summit 2019
Berita Terkait
-
Jokowi Kasih Grasi ke Pembunuh Wartawan, Wapres JK: Biasalah...
-
Pelabuhan Seperti Comberan, Agus Minta Jokowi Perbaiki dan Tiru Jepang
-
Pensiunan Jenderal Ditegur Bawaslu karena Tak Izin Deklarasi Jokowi - Maruf
-
Agus Kampanyekan Jokowi di Istana, Presiden Senyum dan Tertawa
-
Jokowi: Mau Bebas, Abu Bakar Baasyir Harus Setia ke NKRI dan Pancasila
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG