Suara.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat berencana menutup Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat, dari kunjungan wisatawan selama satu tahun.
Terkait itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan masalah konservasi merupakan urusan pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, gubernur hanya mengusulkan ide atau gagasan untuk memperbaiki Taman Nasional.
Siti menerangkan, hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
"Gubernur itu punya ide dan gagasan untuk memperbaiki taman nasional. Kita kementerian memang memberikan ruang bahwa Taman nasional di Indonesia boleh menjadi sumber pusat pertumbuhan wilayah," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Rencana penutupan Taman Nasional Komodo karena Viktor khawatir akan kondisi komodo yang semakin kurus disertai populasi yang terus berkurang. Adapun tujuan penutupan Taman Nasional Komodo untuk meningkatkan populasi komodo dan memulihkan kondisi makanannya.
Terkait itu, Siti menyambut baik usulan Victor Laiskodat. Ia pun sudah mengaku sudah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno untuk mengumpulkan informasi dan permasalahan yang ada di Taman Nasional Komodo.
"Jadi saya kira ide pak Gubernur kita harus didengar tapi saya sudah bilang dengan pak Dirjen dan sekarang sedang dikerjakan, collect atau kumpulkan semua informasi dari lapangan di taman nasional sudah ada master plan dan ada zona zonanya dan sekaligus cek apa yang jadi masalah kan di Taman nasional komodo sudah bekerja sistem yang destinasi wisata," kata dia.
Menurut Siti, Taman Nasional Komodo sudah ada pengembangan wisata yang dikelola oleh pihak swasta di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata. Nantinya setelah data dikumpulkan, pihaknya akan mengundang Pemerintah Provinsi NTT untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan di Taman Nasional Komodo
"Jadi sudah ada pengusaha bisnis swasta lalu Pembinaan dari kementerian pariwisata. Oleh karena itu segera setelah data di kumpulkan pemda Provinsi NTT kita Undang dan kita carikan jalan keluarnya, yang penting sasaran pemdanya kita capai," ucap Siti.
Baca Juga: Bripda Puput, Calon Istri Ahok Resmi Mundur dari Polri
Lebih lanjut, Siti menyebut pihaknya perlu mengkaji rencana Viktor Laiskodat sebelum menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo.
"Iya belum bisa (langsung ditutup), pemerintah daerah harus konsultasi dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi (Sumber Daya Alam dan Ekosistem)," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu