Buku SD Sebut NU Radikal, PBNU Tuntut Tanggungjawab Kemendikbud

Suara.com - Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertanggungjawab atas terbitnya buku pelajaran kelas V SD/MI, yang menyebut Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi radikal.

Dalam buku itu kata 'organisasi radikal' digunakan untuk menjelaskan sikap NU yang keras menentang penjajahan Belanda.

"Istilah masa awal radikal ini yang keliru dan tidak tepat. Jika ingin menggambarkan perjuangan kala itu, yang lebih tepat frasa ’masa patriotisme’, yakni masa-masa menentang dan melawan penjajah," tegasnya, Rabu (6/2/2019).

Menurutnya, penggunaan istilah radikal justru bisa menimbulkan kesalahpahaman pengertian bagi para pembacanya dari kalangan pelajar terhadap Jamiyyah Nahdlatul.

Dirinya juga khawatir, apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan, justru menghasilkan yang tidak diinginkan.

"Organisasi radikal belakangan identik dengan organisasi yang melawan dan merongrong pemerintah, melakukan tindakan-tindakan radikal, menyebarkan teror dan lain sebagainya. Pemahaman seperti ini akan berbahaya, terutama jika diajarkan kepada siswa-siswi," ujarnya.

Buku yang dimaksud Helmy ialah buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V SD/MI dengan judul ”Peristiwa Dalam Kehidupan” (Tema 7) halaman 45 terbitan Kemendikbud RI 2017.

Dengan adanya temuan itu, Helmy menilai Kemendikbud tidak jeli dalam membuat materi yang berkaitan dengan Pergerakan Nasional.

"Penulis buku menyebut bahwa setelah mengalami fase pergerakan nasional pada tahun 1900-an, kemudian dilanjutkan dengan fase masa awal radikal  yang terjadi pada tahun 1920-1926.”

Baca Juga: Respons Soal Puisi Fadli Zon, Yenny Wahid: Kok Sepuh Dihina Seperti Itu