Suara.com - Komisi III tengah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diklaim masuk menjadi salah satu pertimbangan dalam tes tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i atau Romo Syafi'i menjelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan integritas dari para calon hakim MK pasti akan masuk ke dalam pertimbangan. Dirinya memahami apabila ada permintaan dari masyarakat kalau ada calon yang belum melaporkan LHKPN kepada KPK untuk tidak diluluskan.
Namun dirinya memastikan kalau LHKPN bukan menjadi satu-satunya pertimbangan lulus atau tidaknya calon hakim.
"Kan ada juga, mungkin kelemahannya cuma belum lapor LHKPN tapi yang lain bagus semua. Ada yang sudah lapor LHKPN tapi hal yang lain kurang," kata Romo Syafi'i di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (7/2/2019).
"Makanya semuanya jadi pertimbangan, salah satunya LHKPN. Tapi harus dicatat itu bukan satu-satunya pertimbangan," sambungnya.
Romo Syafi'i kemudian mengungkapkan kalau tolak ukur yang digunakan untuk memilih hakim MK yang baru. Karena jabatannya ialah sebagai penegak hukum, maka calon hakim MK tersebut seyogyanya dipilih yang benar-benar memiliki kejujuran hingga wawasan yang luas serta berintegritas.
Romo Syafi'i menegaskan bahwa tes yang dilakukan kepada calon hakim MK harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan keputusan dari hakim MK itu bersifat final sehingga harus diisi oleh orang yang berintegritas.
"Keputusan MK ini itu final and binding. Tidak bisa dibanding, tidak bisa di-PK (Peninjauan Kembali, langsung final dan langsung dilaksanakan. Maka orang-orangnya harus memiliki integritas," pungkasnya.
Saat ini, fit and proper test calon MK masih berlangsung di ruang sidang Komisi III DPR RI. Adapun tes tersebut dilangsungkan dari Rabu kemarin.
Baca Juga: LG G8 ThinQ Dipastikan Miliki Kamera 3D, Fungsinya?
Yang sudah menjalani tes pada Rabu kemarin yakni Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams dan Refly Harun. Sedangkan yang tengah menjalani fit and proper test hari ini ialah Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta dan Sugianto.
Berita Terkait
-
PKS Tolak RUU P-KS, Putri Gus Dur: Selama Ini Kemana?
-
DPR Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
-
Banyak Dikritik, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditarget Selesai Maret
-
Soal LHKPN, KPK Dukung Langkah KPU Tunda Pelantikan Caleg Terpilih
-
Tak Kirim LHKPN, KPK Harap Warga DKI Jakarta Tak Pilih Caleg Petahana
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis