Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan sebuah ironi. Pasalnya penghargaan itu diberikan oleh Dewan Pers kepada Jokowi ditengah maraknya fenomena ‘blackout’ pemberitaan.
Melalui akun Twitternya, @fadlizon, Fadli mengungkapkan keprihatinan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Pemberian penghargaan oleh Dewan Pers untuk Jokowi ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin.
“Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada @jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasioal yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin @HariPersNasional2019,” tulis akun @fadlizon sebagaimana dikutip Suara.com, Minggu (10/2/2019).
Fadli menyoroti pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Menurut dia, pemberian penghargaan lebih kepada upaya menyanjung pemerintah.
Padahal seharusnya, tugas insan pers adalah sebagai pilar keempat yang mengawasi pemerintahan, bukan menjadi penjilat pada penguasa. Pemberian penghargan Kemerdekaan Pers kepada Jokowi dinilai sangat tidak tepat.
“Penghargaan kepada pak @jokowi itu memang pantas dikritik. Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka control dan awasi?” lanjut Fadli.
Dalam perayaan Hari Pers Nasional, Fadli berharap agar insan pers dan perusahaan media dapat memperbaiki diri dan menjaga kualitas pemberitaan sehingga mampu menyajikan fakta yang berimbang. Sebab, tugas utama insan pers adalah penyambung lidah publik.
“Pada Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali khittahnya sebagai ‘fourt estate’ alias pilar keempat demokrasi. Hari ini, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers ungkin tak berasal dari penguasa melainkan dari sikap partisan insan per situ sendiri,” ungkap Fadli.
Untuk diketahui, Dewan Pers memberikan medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi dalam puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (9/2/2019). Penghargaan itu diberikan lantaran Jokowi dianggap tidak pernah mencederai kebebasan pers di Indonesia selama masa jabatannya.
Baca Juga: Seorang Warga Hilang Terseret Banjir di Kota Bandung
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Pemimpin Bangsa Harus Punya Pengalaman Pimpin Keluarga
-
Jokowi ke Alumni Trisakti: Saya Bukan Pelanggar HAM atau Diktator
-
Jokowi: Saya Dulu Lahir di Pinggir Kali Tapi Tak Pernah Mengeluh
-
Alumni Trisakti Putar Film Reformasi 1998, Soeharto dan Prabowo disoraki
-
Jelang Debat Kedua Pilpres, KPU Rahasiakan Semua Pertanyaan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!