Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan sebuah ironi. Pasalnya penghargaan itu diberikan oleh Dewan Pers kepada Jokowi ditengah maraknya fenomena ‘blackout’ pemberitaan.
Melalui akun Twitternya, @fadlizon, Fadli mengungkapkan keprihatinan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Pemberian penghargaan oleh Dewan Pers untuk Jokowi ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin.
“Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada @jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasioal yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin @HariPersNasional2019,” tulis akun @fadlizon sebagaimana dikutip Suara.com, Minggu (10/2/2019).
Fadli menyoroti pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Menurut dia, pemberian penghargaan lebih kepada upaya menyanjung pemerintah.
Padahal seharusnya, tugas insan pers adalah sebagai pilar keempat yang mengawasi pemerintahan, bukan menjadi penjilat pada penguasa. Pemberian penghargan Kemerdekaan Pers kepada Jokowi dinilai sangat tidak tepat.
“Penghargaan kepada pak @jokowi itu memang pantas dikritik. Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka control dan awasi?” lanjut Fadli.
Dalam perayaan Hari Pers Nasional, Fadli berharap agar insan pers dan perusahaan media dapat memperbaiki diri dan menjaga kualitas pemberitaan sehingga mampu menyajikan fakta yang berimbang. Sebab, tugas utama insan pers adalah penyambung lidah publik.
“Pada Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali khittahnya sebagai ‘fourt estate’ alias pilar keempat demokrasi. Hari ini, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers ungkin tak berasal dari penguasa melainkan dari sikap partisan insan per situ sendiri,” ungkap Fadli.
Untuk diketahui, Dewan Pers memberikan medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi dalam puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (9/2/2019). Penghargaan itu diberikan lantaran Jokowi dianggap tidak pernah mencederai kebebasan pers di Indonesia selama masa jabatannya.
Baca Juga: Seorang Warga Hilang Terseret Banjir di Kota Bandung
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Pemimpin Bangsa Harus Punya Pengalaman Pimpin Keluarga
-
Jokowi ke Alumni Trisakti: Saya Bukan Pelanggar HAM atau Diktator
-
Jokowi: Saya Dulu Lahir di Pinggir Kali Tapi Tak Pernah Mengeluh
-
Alumni Trisakti Putar Film Reformasi 1998, Soeharto dan Prabowo disoraki
-
Jelang Debat Kedua Pilpres, KPU Rahasiakan Semua Pertanyaan
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Bakal Ambil Keputusan Jika Sudah Tersangka
-
Indonesia Tegaskan Dukung Penuh Inisiatif Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis
-
KPK Ngaku Amankan 13 Orang dalam OTT DI Jatim, Termasuk Bupati Ponorogo