Suara.com - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memiliki sopan santun dalam berpolitik. Syarif mengatakan fraksi Partai Gerindra belum setuju dengan keputusan PKS yang sudah terlanjur mengumumkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai dua nama kandidat calon wakil gubernur Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke publik.
Pernyataan Syarif menunjukkan polemik cawagub Jakarta belum selesai dan masih terus berlanjut.
"Ya kalau saya mengatakan bahwa PKS kurang menghormati fatsun politik. Fatsun politik kita adalah pimpinan partai ketemu dulu, rembukan, membaca, meneliti dengan baik, hasil rekomendasi tim panelis," kata Syarif kepada wartawan, Senin (11/2/2019).
Anggota DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra ini menegaskan hingga saat ini hasil tes uji kelayakan Cawagub DKI Jakarta belum ditandatangani Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik.
Syarif yang juga termasuk dalam tim panelis tes uji kelayakan menyayangkan sikap fraksi PKS yang melangkahi norma sOpan santun dalam berpolitik.
"Tapi kan Pak Taufik belum tahu hasil rekomendasinya, belum membaca secara teliti dan diskusi dengan PKS lagi, ini lho ada catatannya, ini, ini, ini. Walaupun misalnya nanti di ujungnya kesepakatan itu tidak mengubah posisi dua nama itu kan nanti, yang namanya fatsun kan nanti ada waktunya membicarakan soal itu," jelasnya.
Seperti diketahui, salah satu calon lainnya yakni Abdurrahman Suhaimi tersingkir dari pencalonan setelah melalui rangkaian tes uji kelayakan yang digelar sejak 23 Januari 2019.
Namun, Fraksi Partai Gerindra belum menandatangi surat tersebut karena Mohammad Taufik mengaku sedang berada di luar kota.
Sebelumnya Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo mengatakan nama Agung dan Syaikhu akan diajukan ke Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat.
Baca Juga: Maafkan Siswa yang Melecehkannya, Guru Nur Khalim Dihadiahi Sepeda
“Bahwa dua nama yang akan disampaikan ke gubernur nanti InsyaAllah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu,” kata Syakir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO