Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ikut menjawab tudingan pendahulunya Sudirman Said soal pertemuan rahasia antara petinggi PT Freeport dengan Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan izin usaha.
Jonan, di Jakarta Rabu malam (20/2/2019), mengatakan bahwa pertemuan, perundingan, atau surat sebelum masa kepemimpinannya sudah tak relevan lagi dibahas karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.
"Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, enggak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51 persen," kata Jonan seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan hasil perundingan Freeport yang berlaku saat ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51 persen, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan penerimaan negara harus lebih besar.
"Jadi apa yang ditulis di surat saat pendahulu-pendahulu saya, itu tidak dipakai. Kita hanya berunding dengan basis baru. Jikalau toh ada pertemuan itu, kan enggak relevan, kan tidak kita pakai juga," tambah Jonan.
"Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di zaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan Presiden. Itu saja," tegas Jonan.
Jonan juga bercerita, ketika diangkat menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016 untuk menggantikan Sudirman, Presiden Jokowi memberi arahan agar menyelesaikan perundingan dengan Freeport.
Selama ia menjabat Menteri ESDM, katanya, Presiden Jokowi tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat divestasi 51 persen Freport selesai pada 21 Desember 2018 lalu.
"Saya sempat tawarkan Presiden untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffett), tapi Presiden tidak mau bertemu," kata Jonan.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga telah menanggapi cerita Sudirman dan mengakui dirinya pernah bertemu beberapa kali dengan bos Freeport, James R. Moffett. Namun Jokowi membantah pertemuan itu digelar diam-diam.
"Enggak sekali. Dua kali ketemu. Kok diam-diam? Ya, ketemu bolak-balik," ujar Jokowi di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019)
Jokowi mengatakan pertemuan dengan Moffett itu digelar untuk membahas soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Berita Terkait
-
Ketahanan Energi RI Juara 2 Dunia, Bahlil Girang!
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Bahlil Paparkan 3 Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis Energi
-
Reshuffle Kabinet Terkini, Kenapa Prabowo Pilih Senin Wage dan Tinggalkan Tradisi Rabu Pon Jokowi?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!