Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa janji kampanye penghapusan pajak sepeda motor serta pemberlakuan SIM seumur hidup merupakan upaya menerapkan prinsip ekonomi berkeadilan secara nasional.
"Pada dasarnya janji kampanye PKS penghapusan pajak dan pemberlakuan SIM seumur hidup itu didasari oleh prinsip ekonomi berkeadilan," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulisnya Kamis (28/2/2019).
Pihaknya juga telah bertemu dengan komunitas pengemudi ojek daring di Kantor DPP PKS, Rabu (27/2), dan para pengemudi yang tergabung dalam komunitas tersebut menyatakan setuju dan mendukung program kampanye mengenai hal itu.
Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut menjadi pecut bagi PKS untuk semakin bersemangat untuk membela kepentingan rakyat, terutama karena sejak awal diperhatikan bahwa kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah kerap tidak dapat menikmati insentif pajak.
"Maka, dengan adanya dukungan ini, kami semakin bersemangat untuk memperjuangkan kepentingan dan keuntungan masyarakat," ujarnya seperti dilansir Antara.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS Riyono menyambut baik kedatangan komunitas ojek daring untuk beraudiensi dan menyampaikan aspirasi lewat PKS.
Selain mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para pengemudi ojek daring, Riyono juga menjelaskan PKS akan menindaklanjuti aspirasi tersebut lewat parlemen.
"Kami telah mencatat dan menampung usulan-usulan yang akan kami perjuangkan bersama di parlemen. Kedua, kami juga akan menguatkan kekompakan kawan-kawan melalui serikat pekerja, hari ini sudah terbentuk serikat pekerja ojek 'online' nasional," katanya.
Riyono mengatakan DPP PKS akan kembali menggelar pertemuan dengan komunitas ojek daring pada tanggal 10 Maret mendatang di Kantor DPP PKS.
Baca Juga: Kuburan Massal Berisi Jasad Perempuan Ditemukan di Benteng Terakhir ISIS
Berita Terkait
-
Soal Malam Munajat 212, HNW: Yang Penting Tidak Melanggar Hukum
-
PKS: Pemilu 2019 Adalah Pertarungan Eksistensi Dakwah
-
Penunggak Pajak Mobil Mewah Pakai Alamat Palsu, Ini Kata Polisi
-
31 Desember 2018, Layanan Samsat DKI Buka Hingga Pukul 9 Malam
-
Penghapusan Denda Pajak Bermotor di Jakarta Diperpanjang Hingga Akhir Tahun
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
5 Privilege Jadi Member ShopeeVIP yang Bikin Belanja Online Naik Level
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Pamulang Diguncang Ledakan, Puslabfor Polri Turun Tangan, 7 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit!
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat