Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menyebut ada sebanyak 15 juta data invalid atau tidak sesuai di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, data invalid itu berpotensi dijadikan alat kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang.
Data tidak sesuai yang dimaksud Fahri Hamzah diantaranya adalah temuan 9 juta orang yang lahir pada tanggal 1 Juni. Lalu dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat 400 anggota dan data dengan kode yang salah. Menurut Fahri jika data invalid itu jika dijumlah mencapai 15 juta.
"Jadi gini modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS (tempat pemungutan suara). Jadi sekarang ini ada 15 juta invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU. Data tersebut bisa digunakan untuk mencoblos di TPS manapun," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (05/03/2019).
Fahri mengaku data tersebut didapatkannya dari riset yang dilakukan beberapa ahli. Bahkan, menurutnya, KPU sudah mengakui data tersebut dan masalah tersebut belum bisa diselesaikan.
Eks politikus PKS itu lantas meminta kepada KPU agar menyelesaikan persoalan data tidak sesuai tersebut. Fahri juga mengatakan akan mempertemukan KPU dengan ahli yang melakukan riset tersebut. Jika KPU menolak, Fahri akan memfasilitasi untuk melakukan konferensi pers.
"Saya ketemu dengan beberapa aktivis yang melakukan riset data KPU dan masih banyak invalidnya. Beresin dong. Kalau KPU siap mereka akan datang ke sana. Kalau KPU enggak mau, mereka konpers di press room nanti," tegas Fahri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung