Suara.com - Sebanyak 14 anggota Partai Konservatif (Tory) Inggris dicopot dari posisinya karena melontarkan komentar rasis dan anti-Islam di media sosial.
Penangguhan jabatan itu dilakukan menyusul penemuan kumpulan komentar Islamofobia, rasis, dan ofensif di akun Twitter dan grup Facebook yang dikelola anggota Tory, demikian seperti dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Kamis (7/3/2019).
Di antaranya, ditemukan komentar berbunyi "copot semua Muslim dari jabatan publik" dan mendesak pemerintah untuk menutup semua masjid.
Beberapa anggota Tory bahkan menyerang sesama anggota partai sekaligus Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid, dengan mengatakan bahwa "dukungan suara untuknya berarti membiarkan Islam untuk memimpin negara".
Sementara itu, seorang juru bicara untuk Partai Konservatif menegaskan bahwa grup Facebook dan akun Twitter yang dipermasalahkan tidak terafiliasi dengan partai dan pemilik akun akan diselidiki.
Menanggapi penangguhan tersebut, Dewan Muslim Inggris mengatakan "Islamofobia di tubuh partai sangat mengkhawatirkan" dan mendesak penyelidikan lebih lanjut.
Tahun lalu, anggota parlemen senior meminta Perdana Menteri Theresa May untuk mengakui masalah Islamofobia di dalam partai yang berkuasa itu dan untuk mengambil tindakan nyata terhadap anggota parlemen dan anggota partai yang membuat pernyataan anti-Muslim.
Di tahun yang sama, Dewan Muslim Inggris menulis surat terbuka yang mendesak pemerintah untuk meluncurkan penyelidikan terhadap orang-orang yang dianggap Islamofobia.
Mantan menteri luar negeri Inggris, Boris Johnson, bahkan sempat menyamakan perempuan Muslim yang mengenakan jilbab atau burqa dengan "kotak surat" dan "perampok bank". Namun setelah diselidiki, dia dinyatakan tidak bersalah.
Baca Juga: Sebelum Ditangkap, Rumah Robertus Robet Didatangi 7 Tentara Sejak Sore
Meskipun May secara terbuka menentang Islamofobia, tetapi tidak pernah ada tindakan serius dari pemerintah atau partai untuk menyelesaikan masalah ini.
Berita Terkait
-
Berkunjung ke Masjid, Pemimpin Partai Buruh Inggris Dilempar Telur
-
Iran Kutuk Langkah Inggris Cantumkan Hizbullah Masuk Daftar Teroris
-
Ide Wisata Halal Sandiaga, Fahri Hamzah: Trauma Halal Pengidap Islamophobia
-
Makin Ganas di Inggris, Ini Top Skor Sementara Tim Garuda Select
-
Lansia Asal Inggris Tak Bayar Homestay dan Jadi Gelandangan di Yogyakarta
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah