Suara.com - Juru Bicara Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Propaganda Rusia menimbulkan keresahan di masyarakat. Terkait pernyataan tersebut, politikus Partai Demokrat ini menilai tidak ada yang salah jjika ada pihak yang melaporkan Capres petaha ke Polisi.
"Itu hak hukum mereka sebagai warga negara tidak bisa dihalang-halangi, mungkin mereka merasa terganggu dan pernyataan pak Jokowi itu menimbulkan keresahan," kata Ferdinand kepada Suara.com, Kamis (7/2/2019).
Ferdinand menegaskan, BPN tidak pernah meminta pendukung Prabowo - Sandiaga untuk melaporkan Jokowi terkait Propaganda Rusia.
"Saya tegaskan sekali lagi, itu bukan laporan dari pihak BPN Prabowo - Sandiaga, itu sebagai masyarakat yang ingin mencari keadilan dan ingin membuktikan apakah pak Jokowi jujur dalam tuduhannya atau tidak sama sekali," pungkasnya.
Untuk diketahui, sedianya Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) ingin melaporkan Jokowi ke Polisi hari ini. Namun laporan tersebut belum diterima Bareskrim Mabes Polri.
"Kita disarankan terlebih dahulu untuk berkonsultasikan dalam laporan ini. Dari pihak dari sini sepertinya belum siap untukmenerima laporan kita," ujar Hasan di Bareskrim Mabes Polri.
Meski laporan tersebut belum diterima polisi, Hasan mengatakan pihaknya sempat menyerahkan beberapa salinan bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi. Ia berharap bukti itu bisa dipakai pihak kepolisian jika menindaklanjuti laporan tersebut.
"Jadi kita sudah berikan beberapa salinan untuk dilihat bahwasanya laporan kita ini harus ditindak lanjuti. Laporan pada pak Jokowi ini jangan sampai di abaikan karena ini akan menjadi perseturuan buruk di masyarakat," kata dia.
Hasan mengklaim akan kembali ke Bareskrim Polri untuk melaporkan Jokowi. Namun dirinya belum memastikan kapan laporan tersebut akan dilayangkan kembali.
Baca Juga: Kisah Lelaki Tionghoa: Berkelahi karena Bela Teman sampai Dikencingi
"kami berencanan untuk melapor lagi di hari berikutnya," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha