Suara.com - Belum adanya larangan mengudara pesawat jenis Boeing 737 Max 8 di Indonesia, diakui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena masih menunggu surat dari otoritas penerbangan Amerika Serikat (AS) atau Federal Aviation Adminstration (FAA).
Meski begitu, Kemenhub telah menetapkan perlarangan mengudaranya pesawat pabrikan Boeing tersebut selama seminggu mulai 12 Maret 2019.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat yang berisikan meminta FAA berikan saran mengenai aspek keselamatan dari pesawat jenis tersebut.
Menurutnya, Kemenhub juga telah melakukan pemeriksaan kembali pada pesawat-pesawat jenis itu untuk memastikan kembali keselamatan dari pesawat Boeing 737 MAX 8.
"Kami minta asstant. apakah yang kita kerjakan sudah cukup atau ada hal yang ditambahkan untuk menjamin aspek safety pesawat tersebut. Kami perlu waktu. Sambil menunggu, FAA semoga FAA segera kasih jawaban. Kalau FAA respon segera jadi keputusan nanti lebih lanjut," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
Meski begitu, Polana menuturkan, Kemenhub tidak akan melarang maskapai asing yang mengunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 terbang di wilayah udara Indonesia. Pelarangan itu hanya untuk maskapai dalam negeri yang memiliki pesawat itu.
"Kami tidak melakukan itu. Kami concern kepada pesawat-pesawat yang dimiliki oleh pesawat domestik. Kami enggak sejauh itu. Tapi memang kita grounded aja sama maskapai kita," jelas dia.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub, Captain Pilot Avirianto menambahkan, saat ini Kemenhub juga tengan menunggu standar dan operasional (SOP) terkait keselamatan baru atau Airworthiness Directives (AD) pada pesawat Boeing 737 MAX 8 dari FAA .
Avirianto melanjutkan, AD dari FAA merupakan pegangan Kemenhub menentukan sikap selanjutnya soal pesawat tersebut.
Baca Juga: Neno Warisman Tiga Kali Mangkir, Bawaslu DKI Akan Tarik Kesimpulan
"Jadi nanti ada AD baru April dan modifikasi baru dari pabrik. Hari ini kami bersurat untuk memberikan pernyataan lebih positif soal grounded. Kalau FAA bilang enggak bisa terbang semua enggak boleh. Jadi ini nunggu FAA karena banyak negara nge-banned-kan. Tinggal sekarang senat Amerika juga FAA, kalau FAA notice all grounded yaudah," ujarnya.
Berita Terkait
-
Soal Boeing 737 Max 8, Jokowi: Keselamatan Penumpang Nomor Satu
-
Amerika Serikat Menolak Hentikan Operasional Boeing 737 MAX 8
-
Tiga Maskapai Ini Bandel Tetap Terbangkan Boeing 737 MAX 8
-
Pengguna Twitter Ngaku 2 Bulan Lalu Sudah Peringatkan Ethiopian Airlines
-
Amerika Serikat Tangguhkan Penerbangan Boeing 737 Max 8
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf