Suara.com - Rocky Gerung, intelektual sekaligus aktivis politik, menyindir wacana Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Capres petahana Jokowi. Janji itu dinilai Rocky sebagai upaya untuk menaikan elektabilitas Jokowi.
Rocky menilai, ide kartu tersebut merupakan hal yang absurd dan tak masuk akal karena negara tak mampu membiaya para pengangguran.
Apalagi, kata dia, sebelumnya negara di era pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Ratusan juta penganggur akan dibiayai negara. Uangnya dari mana? Mencuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah kalau dikumpulkan ogah untuk mencuri itu, karena terlalu banyak yang mesti dicuri,” ujar Rocky saat menjadi narasumber acara Forum Pikiran, Akal, dan Nalar dengan tajuk ”Partai Politik: Diantara Pileg & Pilpres” di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019).
Rocky menilai, Kartu Pra Kerja itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah paham janji itu hanyalah sebuah pencitraan.
“Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau. Namanya kartu pra dungu. Dan jangan kartu itu dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartu itu,” ujar Rocky seperti diberitakan Semarangpos.com—jaringan Suara.com.
Selain menyoroti Kartu Pra-Kerja, Rocky Gerung juga menyindir kegagalan pencitraan yang dilakukan capres petahana terkait pembebasan TKI, Siti Aisyah.
Siti yang semula ditahan Pemerintah Malaysia atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Namun, Siti akhirnya dibebaskan Pemerintah Malaysia setelah dianggap tidak bersalah.
Pembebasan Siti diklaim pendukung Jokowi sebagai keberhasilan lobi atau intervensi Pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Yuk, Intip Fitur-fitur Baru dalam Android Q
Namun, hal itu justru dibantah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yang menyatakan tidak ada intervensi dari pemerintah negara lain, termasuk Indonesia.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Kartu Prakerja Jokowi Absurd, Tuyul Saja Ogah Cari Dananya
-
Ketum PAN Tuding Banyak Lembaga Survei 'Melacurkan Diri'
-
TKN Jokowi - Maruf Amin: Jangan Salahartikan KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja
-
Bantah Bebani Negara, Jokowi Jelaskan Fungsi Kartu Pra Kerja
-
Soal H Agus Salim, Rocky Gerung: Tuan Hasto! Mengapa Masih Dungu?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar