Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku tak habis pikir dengan hasil beberapa lembaga survei yang selalu menempatkan PAN dengan elektabilitas satu persen dalam Pemilu 2019.
Ia menyayangkan hasil survei yang menurutnya tidak sesuai dengan realita. Zulkifli mengemukakan, partainya memiliki 73 daerah pemilihan dengan sebaran kader mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia.
Zulhas pun menyebut, para lembaga survei telah melacurkan diri demi meraup pundi-pundi rupiah setiap perhelatan Pemilu.
"Mereka para ilmuwan, para pemilik survei itu harus kembali ke jalan yang benar. Mereka itu orang-orang kaya semua. Janganlah melacurkan diri. Masak kok PAN disurvei satu persen terus elektabilitasnya," kata Zulhas, dalam seminar 'Parpol: Diantara Pileg dan Pilpres', di Hotel Arkenso Semarang, Rabu (13/3/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli juga menyitir hasil survei lembaga survei PolMark Indonesia yang menempatkan elektabilitas PAN sebesar 5,9 persen.
"Kok masih ada yang sebut satu persen, realitasnya kita punya 73 dapil se Indonesia, ada jutaan kader dan simpatisan. PolMark menyurvei elektabilitas PAN di 73 dapil sebesar 5,9 persen," terangnya.
Meski begitu, ia mengaku tak terlalu mempersoalkan hasil survei satu persen elektabilitas tersebut. Karena menurutnya, pemilu bukan tujuan akhir bagi partainya.
"Pemilu sebagai ikhtiar bagi dunia dan akhirat. Bagi setiap warga tanpa terkecuali. Tujuan kita bangun Indonesia. Sesuai dengan tataran demokratis yang setara dan bermartabat. Mari kita tunaikan tujuan itu," terangnya.
Sementara itu, pembicara lainnya, Rocky Gerung menyatakan lembaga survei kebanyakan berada dalam lingkaran istana surveyor.
Baca Juga: Survei Konsepindo Sebut Prabowo - Sandiaga Unggul di Kalangan Terpelajar
"Mereka itu istana surveyor, tidak mau terbuka dengan realitas di lapangan, mereka malah takut dengan hasil survei Pollmark milik Pak Eep Syaefullah yang selalu terbuka, sebenarnya ini ada apa?," ucap Rocky.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Sindir Moeldoko, Ketum PAN: Pemilu Itu Jurdil Bukan Perang Total
-
SMRC Sebut Tingkat Kepercayaan Publik Kepada KPU Masih Tinggi
-
Soal H Agus Salim, Rocky Gerung: Tuan Hasto! Mengapa Masih Dungu?
-
5 Hasil Survei Elektabilitas Jokowi - Maruf dan Prabowo - Sandiaga
-
Naik Ambulans Hadiri Acara, Said Didu: Ini Darurat, Kami Lagi yang Salah?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah