Suara.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 25 orang saksi yang terdiri dari anggota dewan hingga bupati serta wakil bupati dalam kasus dugaan korupsi atau suap pengesahan RAPBD atau kasus uang ketok palu Provinsi Jambi tahun 2018.
Pemeriksaan dilakukan secara maraton bertempat di ruang Ditkrimsus Polda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi pada Selasa (19/3/2019).
Dari salah satu ruangan Ditkrimsus terlihat tulisan menggunakan kertas 'Ruang Riksa KPK' tertanggal 19-22 Maret 2019.
Berdasarkan sumber untuk pemeriksaan kali ini penyidik KPK mulai kembali melakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus suap uang ketok palu di Jambi. Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan di Mapolda Jambi.
Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada 25 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk yang sudah tidak menjabat juga diperiksa seperti yang sudah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten.
Beberapa orang saksi yang memenuhi panggilan untuk diperiksa di Mapolda Jambi salah seorang di antaranya adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya. Namun saat coba dikonfirmasi wartawan, Bustami belum bersedia memberikan keterangan dan dia beralasan masih diperiksa oleh penyidik KPK.
Sedangkan politisi PDIP, Luhut Silaban mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana ke Fraksi PDIP dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.
Luhut Silaban mengatakan saat keluar dari ruang penyidikan KPK hendak menuju ke toilet dikonfirmasi dirinya tidak mengetahui adanya dugaan uang yang mengalir ke PDIP.
Dia mengaku diperiksa terkait dengan aliran dana suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2017 dan dirinya membenarkan terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK karena pemeriksaan masih berlangsung di Mapolda Jambi. (Antara)
Baca Juga: Jejak Kejahatan Pelaku Penembakan di Utrecht, Mengutil hingga Merampok
Berita Terkait
-
KPK Sita Uang Ratusan Juta di Ruang Menag, Jokowi Tak Mau Komentar
-
Diduga Bersekongkol dengan Romahurmuziy, KPK Segera Periksa Menag Lukman
-
KPK Geledah Konwil Kemenag Jatim Terkait Kasus Jual Beli Jabatan
-
Bantu Pengisian LHKPN, KPK Akan Sambangi DPR Besok
-
Coba Intervensi Kasus Suap Jual Kemenag, KPK Ancam Pidanakan Pelakunya
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas