Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, pemberitan sertifikat tanah itu dipercepat karena untuk mengantisipasi adanya konflik lahan di beberapa daerah.
"Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, ke daerah-daerah manapun, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, Maluku semuanya mengeluhkan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah gratis kepada 4.000 warga Kota Bogor an 1.000 Kabupaten Bogor di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Jokowi menilai pemicu konflik muncul lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Sengketa lahan dan konflik lahan, kata Jokowi, biasa terjadi mulai dari masalah internal keluarga, tetangga hingga perusahaan.
"Kenapa itu terjadi ? Karena masyarakat nggak pegang tanda bukti hak hukum hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Ada yang tetangga dengan tetangga, ada yang saudara dengan saudara, ada yang masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut seharusnya sebanyak 116 juta sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah baru mengeluarkan 46 juta sertifikat.
"Berarti masih kurang 70 juta yang belum pegang sertifkatnya. Apa kejadiannya tadi, sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah, karena 70 juta belum pegang (sertifikat) ini, kenapa belum pegang ini karena dulu ngurusnya ruwet, bener?" ucap Jokowi.
"Setahun di seluruh Indonesia hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Kalau masih 70 juta, nunggunya 160 tahun lagi baru selesai sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silakan maju saya beri sepeda. Nah inilah sekarang kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Sedih saya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Begini Jawaban Presiden Jokowi saat Ditanya Bisa Nyopir Mobil
-
Jokowi 3 Hari Lagi Resmikan MRT Meski Besaran Tarifnya Belum Jelas
-
Bupati Nduga akan Temui Presiden Jokowi Terkait Pengungsi
-
Viral Heboh Pengemis Punya Mobil Mewah di Bogor
-
Caleg DPRD Bogor Ditangkap Polisi, Jadi Perampok Modus Kempis Ban
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai