Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, pemberitan sertifikat tanah itu dipercepat karena untuk mengantisipasi adanya konflik lahan di beberapa daerah.
"Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, ke daerah-daerah manapun, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, Maluku semuanya mengeluhkan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah gratis kepada 4.000 warga Kota Bogor an 1.000 Kabupaten Bogor di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Jokowi menilai pemicu konflik muncul lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Sengketa lahan dan konflik lahan, kata Jokowi, biasa terjadi mulai dari masalah internal keluarga, tetangga hingga perusahaan.
"Kenapa itu terjadi ? Karena masyarakat nggak pegang tanda bukti hak hukum hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Ada yang tetangga dengan tetangga, ada yang saudara dengan saudara, ada yang masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut seharusnya sebanyak 116 juta sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah baru mengeluarkan 46 juta sertifikat.
"Berarti masih kurang 70 juta yang belum pegang sertifkatnya. Apa kejadiannya tadi, sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah, karena 70 juta belum pegang (sertifikat) ini, kenapa belum pegang ini karena dulu ngurusnya ruwet, bener?" ucap Jokowi.
"Setahun di seluruh Indonesia hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Kalau masih 70 juta, nunggunya 160 tahun lagi baru selesai sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silakan maju saya beri sepeda. Nah inilah sekarang kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Sedih saya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Begini Jawaban Presiden Jokowi saat Ditanya Bisa Nyopir Mobil
-
Jokowi 3 Hari Lagi Resmikan MRT Meski Besaran Tarifnya Belum Jelas
-
Bupati Nduga akan Temui Presiden Jokowi Terkait Pengungsi
-
Viral Heboh Pengemis Punya Mobil Mewah di Bogor
-
Caleg DPRD Bogor Ditangkap Polisi, Jadi Perampok Modus Kempis Ban
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka