Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, pemberitan sertifikat tanah itu dipercepat karena untuk mengantisipasi adanya konflik lahan di beberapa daerah.
"Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, ke daerah-daerah manapun, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, Maluku semuanya mengeluhkan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah gratis kepada 4.000 warga Kota Bogor an 1.000 Kabupaten Bogor di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Jokowi menilai pemicu konflik muncul lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Sengketa lahan dan konflik lahan, kata Jokowi, biasa terjadi mulai dari masalah internal keluarga, tetangga hingga perusahaan.
"Kenapa itu terjadi ? Karena masyarakat nggak pegang tanda bukti hak hukum hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Ada yang tetangga dengan tetangga, ada yang saudara dengan saudara, ada yang masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut seharusnya sebanyak 116 juta sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah baru mengeluarkan 46 juta sertifikat.
"Berarti masih kurang 70 juta yang belum pegang sertifkatnya. Apa kejadiannya tadi, sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah, karena 70 juta belum pegang (sertifikat) ini, kenapa belum pegang ini karena dulu ngurusnya ruwet, bener?" ucap Jokowi.
"Setahun di seluruh Indonesia hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Kalau masih 70 juta, nunggunya 160 tahun lagi baru selesai sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silakan maju saya beri sepeda. Nah inilah sekarang kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Sedih saya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Begini Jawaban Presiden Jokowi saat Ditanya Bisa Nyopir Mobil
-
Jokowi 3 Hari Lagi Resmikan MRT Meski Besaran Tarifnya Belum Jelas
-
Bupati Nduga akan Temui Presiden Jokowi Terkait Pengungsi
-
Viral Heboh Pengemis Punya Mobil Mewah di Bogor
-
Caleg DPRD Bogor Ditangkap Polisi, Jadi Perampok Modus Kempis Ban
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Gagal Jadi JC, Sony Sonjaya Ternyata Belum Akui Perbuatan di Kasus Korupsi MBG
-
Satu Tahun Dicuekin, Fariz RM Akhirnya 'Gas Pol' Seret Pelanggar Hak Cipta Lagunya ke Polisi
-
Militerisme Menguat! 1.047 Pembela HAM Diserang di Era Prabowo-Gibran
-
Resmi! Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya: Dia Pelaku Utama
-
Jejak Kelam Taufik Hidayat: Mantan Istri Juga Pernah Disiksa, Polisi Duga Masih Ada Korban Lain
-
Jakarta Rayakan HUT ke-499 dengan Komitmen Mengutamakan Kualitas Hidup Penduduk
-
Menkes Budi Ungkap Faktor Utama Masyarakat Masih Anti Vaksin: Takut Demam, Kurang Literasi
-
KPK Cecar Presiden Borneo FC Nabil Husein Soal Aliran Uang Batu Bara Rita Widyasari
-
Kejagung Sita Lamborghini hingga Kantor di Kasus Korupsi Izin Tambang Bauksit Kalbar
-
Penyekap Wanita di Bandung Buron, Polisi Didesak Kerahkan Kemampuan Terbaik TangkapTaufik Hidayat