Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, pemberitan sertifikat tanah itu dipercepat karena untuk mengantisipasi adanya konflik lahan di beberapa daerah.
"Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, ke daerah-daerah manapun, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, Maluku semuanya mengeluhkan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah gratis kepada 4.000 warga Kota Bogor an 1.000 Kabupaten Bogor di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Jokowi menilai pemicu konflik muncul lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Sengketa lahan dan konflik lahan, kata Jokowi, biasa terjadi mulai dari masalah internal keluarga, tetangga hingga perusahaan.
"Kenapa itu terjadi ? Karena masyarakat nggak pegang tanda bukti hak hukum hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Ada yang tetangga dengan tetangga, ada yang saudara dengan saudara, ada yang masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut seharusnya sebanyak 116 juta sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah baru mengeluarkan 46 juta sertifikat.
"Berarti masih kurang 70 juta yang belum pegang sertifkatnya. Apa kejadiannya tadi, sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah, karena 70 juta belum pegang (sertifikat) ini, kenapa belum pegang ini karena dulu ngurusnya ruwet, bener?" ucap Jokowi.
"Setahun di seluruh Indonesia hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Kalau masih 70 juta, nunggunya 160 tahun lagi baru selesai sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silakan maju saya beri sepeda. Nah inilah sekarang kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Sedih saya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Begini Jawaban Presiden Jokowi saat Ditanya Bisa Nyopir Mobil
-
Jokowi 3 Hari Lagi Resmikan MRT Meski Besaran Tarifnya Belum Jelas
-
Bupati Nduga akan Temui Presiden Jokowi Terkait Pengungsi
-
Viral Heboh Pengemis Punya Mobil Mewah di Bogor
-
Caleg DPRD Bogor Ditangkap Polisi, Jadi Perampok Modus Kempis Ban
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa