Suara.com - Sebanyak 600 ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan elemen masyarakat akan diterjunkan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
Menkopolhukam Wiranto menyampaikan, saat melakukan tugas pengamanan, ratusan ribu personel akan dibekali alat utama sistem senjata atau alustista untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusuhan di titik-titik rawan konflik.
“Ada 453.133 personel pengamanan yang didukung dengan alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada,” kata Wiranto saat memimpin pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).
Mantan Panglima TNI tersebut menambahkan, berbagai kelompok dari lapisan masyarakat juga akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada April 2019 mendatang. Dalam Pemilu 2019 ini, sebanyak 100 ribu masyarakat akan dilibatkan untuk membantu pengamanan.
"Unsur dari masyarakat kira-kira lebih dari 100 ribu. Jadi total kira-kira 600 ribu, hari ini saja kan 110 ribu, jadi saya kira sekitar 600 ribuan lebih," jelasnya.
Wiranto memerintahkan agar prajurit TNI-Polri tak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas apabila melihat ada potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Dia juga meminta seluruh aparat bisa memetakan titik-titik rawan yang bisa memicu konflik agar tercipta suasana kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat selama Pemilu berlangsung.
“Cari temukan dan atasi potensi kerawanan agar tidak mengganggu Pemilu Serentak. Tindak tegas kerawanan sehingga tidak menganggu proses pemilu 2019,” tandas Wiranto.
Dalam apel gelar pasukan pengamanan Pemilu Serentak 2019 diikuti sebanyak 100 ribu personel gabungan dari TNI-Polri. Apel tersebut juga turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Baca Juga: Zaskia Aurelya Pemenang Miss Popular 2019 Siap Tampil Buka-bukaan
Berita Terkait
-
Wiranto Perintahkan TNI-Polri Cari dan Tindak Perusuh Pemilu 2019
-
Jadi Tonggak Sejarah, Wiranto Minta TNI-Polri Jaga Ketat Pemilu 2019
-
BPN: Wacana UU Terorisme ke Penyebar Hoaks Bisa Disalahgunakan Penguasa
-
Gerindra Tuduh Ada TPS Punya 1 Pemilih, KPU: Kami Salah Input Data
-
Dijaga 593.812 Personel, Wiranto Klaim Sudah Petakan Titik Rawan Pemilu
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung