Suara.com - Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tengah menyelidiki penggunaan mobil berpelat nomor khusus TNI, yang mengangkut logistik acara kampanye di wilayah Bogor, Jawa Barat.
Jika benar hal itu terjadi, BPN mempersilakan untuk ditindak. Tetapi BPN juga meminta Bawaslu berlaku adil bagi masing-masing tim pasangan capres - cawapres.
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo – Sandiaga, Sudirman Said mengatakan pihaknya kini masih mengecek soal kebenaran informasi tersebut. Kabar itu sebelumnya hangat diperbincangkan oleh pengguna media sosial.
"Ya itu masih dicek, dicari, dan kalau emang ada pelanggaran Bawaslu harus menindak itu," kata Sudirman di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).
Akan tetapi, Sudirman menekankan Bawaslu sebagai pengawas jalannya Pemilu 2019 harus berlaku seimbang dalam menindak pelanggaran.
Dirinya tidak ingin apabila pihak dari Prabowo - Sandiaga melanggar lalu diberikan hukuman, tetapi jika ada pihak dari Capres - Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin yang juga melanggar malah diabaikan.
"Sebaiknya semua pelanggaran diberlakukan sama, jadi jangan berat sebelah. Karena itu kita berharap betul netralitas penyelenggara pemilu," pungkasnya.
Sebuah video yang menampilkan sebuah mobil Mitsubishi Pajero berpelat TNI dengan nomor 3005-00 yang diduga ikut membawa logistik kampanye pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga viral di media sosial.
Dalam video berdurasi satu menit itu, terlihat sejumlah orang yang sedang menurunkan logistik berupa kantong plastik bewarna merah dari bagian dalam mobil bagian belakang.
Baca Juga: Ini Sebab Dice Selama 46 tahun Sulit Bertemu Putrinya, Laksmi Pamuntjak
Di sekililingnya terdapat pula para peserta yang sudah mengrnakan pakaian bewarna biru khas relawan Prabowo - Sandi.
Dugaan mobil berplat TNI membawa logistik kampanye tersebut diperkuat dengan adanya spanduk ucapan selamat datang kepada para relawan Prabowo-Sandi yang diperkirakan berada di wilayah Bogor. Adapun acara tersebut bertajuk dialog kebangsaan.
Berita Terkait
-
BPN: Prabowo Kuasai Materi Debat Capres Keempat
-
Kubu Prabowo Kirim Surat Keberatan ke KPU soal Metro TV
-
Kubu Prabowo Beberkan Beda Rumah Siap Kerja dengan Balai Latihan Pemerintah
-
Kasus Rommy Seret Menag hingga Khofifah, BPN: Ya Allah Kita Prihatin
-
Makan Jajanan Telor Gulung, 15 Siswa SD di Bogor Keracunan
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?