Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta tarif Moda Raya Terpadu atau MRT harus jauh lebih murah dari tarif ojek online. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya tarik MRT di masyarakat.
Anies mengajak warga beralih menggunakan transportasi umum seperti MRT dan TransJakarta karena tarifnya lebih murah dan waktu tempuh yang lebih cepat.
"Warga Jakarta harus juga menyadari berapa biaya yang digunakan kalau menggunakan moda transportasi lain," kata Anies saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (26/3/2019).
Anies kemudian membandingkan biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan ojek online dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia, justru lebih mahal ketimbang MRT.
"Bayangkan naik ojek dari Bunderan HI sampai Lebak Bulus itu Rp 30.000 lebih sekarang. Nah kita ingin lebih murah supaya orang mau naik kendaraan umum, tapi harga yang murahnya harus lebih murah daripada ojek, tetapi dengan perhitungan yang lebih matang untuk jangka panjang," jelasnya.
Hingga saat ini tarif MRT sendiri belum ditetapkan karena keputusan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Jakarta sebesar Rp 8.500 belum sah dan masih ada pembahasan lanjutan antara Pemprov dan DPRD
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap pembahasan ini tidak akan berlangsung lama mengingat per 1 April 2019, transportasi baru Ibu Kota itu akan beroperasi secara komersial.
"Kita masih ada waktu, toh ini masih belum beroperasi secara komersial, jadi saya masih akan bicara dengan dewan, mudah-mudahan sesegera mungkin," tutup Anies.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Senin (25/3/2019) memutuskan tarif rata-rata MRT Rp 8.500 dan LRT (Kelapa Gading - Velodrome) Rp 5.000.
Baca Juga: Ngeri, Harimau dan Jagawana Sama-sama Terperangkap Jerat Pemburu di Riau
Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membuat skema baru karena skema sebelumnya mengacu pada tarif rata-rata MRT Rp 10.000 dengan rincian saat tap in pertama Rp 3.000 dan per stasiunnya Rp 1.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO