Suara.com - Calon Presiden alias capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mendapatkan sambutan luar biasa saat mengunjungi wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam agenda kampanyenya, Selasa (26/3/2019). Prabowo pun sesumbar akan mewujudkan pemerintahan anti-korupsi jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019 nanti.
Prabowo mengungkapkan, alasannya kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019 karena gerah mendengarkan keluhan dari masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari rezim saat ini.
Selain penegakan hukum yang hanya berlaku tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hasil kekayaan melimpah di negeri sendiri pun menurutnya tidak seluruhnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
"Kami maju karena kami mendengar suara rakyat. Kami merasakan rakyat diperlakukan tidak adil. Kekayaan dimiliki segelintir orang saja. Anak-anak muda angkat tangan yang belum dapat pekerjaan. Wah banyak, ini tidak benar," tutur Prabowo saat berorasi di Lapangan Karang Pule, Mataram, Selasa (26/3/2019).
Terketuknya hati Prabowo untuk mengubah nasib masyarakat saat ini pun menelurkan keinginan mantan Danjen Kopassus tersebut untuk membangun Indonesia adil dan makmur.
Jika dirinya terpilih menjadi presiden berikutnya, Prabowo berkomitmen akan membentuk pemerintah yang cerdas dan bersih dari korupsi.
"Kami bertekad bangun negara yang adil dan makmur. Saat kami terima mandat 17 April nanti (saat pencoblosan), kami akan bekerja, bentuk pemerintahan yang capable, handal, cerdas tapi juga yang bersih dari korupsi. Saya bersaksi di hadapan saudara, saya akan bentuk pemerintah bersih dari korupsi," serunya.
Di samping itu, Prabowo melihat besarnya semangat masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam kondisi bangsa Indonesia.
"Saya melihat sorotan mata saudara-saudara. Saya merasakan apa yang ada di hati saudara. Saya melihat saudara menaruh harapan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno. Saudara ingin perubahan, saya melihat saudara tak mau dibohongi lagi," pungkasnya.
Baca Juga: Berpidato di NTB, Prabowo dapat Pelukan dari Emak-emak
Berita Terkait
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
-
Dipanggil Presiden ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Gangguan Kelistrikan Nasional
-
Indonesia Bidik Status Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup, Segera Kirim Surat ke FIFA
-
Usai Bertemu Presiden, John Herdman Fokus Persiapkan Timnas Indonesia Hadapi Dua Kompetisi Ini
-
Bertemu Presiden, John Herdman Susun Rencana Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam