TKN Banggakan Jokowi Buat Indonesia Aktif di Pergaulan Internasional

Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan kepemimpinan Indonesia di tingkat global kian diakui di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan jelang Debat Pilpres Keempat dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan Internasional.

Ace mengatakan Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum internasional, baik regional maupun dunia, guna menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi.

"Salah satu tema dalam debat keempat yaitu politik luar negeri. Dalam satu periode Pemerintahan Jokowi, politik luar negeri Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya dalam pergaulan internasional," kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dia menekankan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia.

"Indonesia juga selalu dirujuk sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi," jelasnya.

Dia mengatakan isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, kata Ace, belajar dari Indonesia bahwa penyelesaian konflik politik berbasis agama dapat diselesaikan secara damai.

Dia juga mengatakan Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO). Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan, sehingga per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545 personel.

Dia menekankan Indonesia aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif. Pesan moral itu, ujar Ace, disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.

Kala itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Presiden saat itu menekankan seluruh bangsa tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam.

Baca Juga: Bawaslu Selidiki Ajakan Jokowi Minta Pendukung Berpakaian Putih ke TPS

Perlindungan WNI

Ace menyampaikan politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Hasilnya antara lain, 73.503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.

"Selain itu lebih dari Rp 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Pak Jokowi lima tahun ke depan, akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.

Dia juga menjelaskan beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.

Selain itu diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri, serta diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.