Suara.com - Dalam debat capres keempat yang digelar Sabtu (30/3/2019) malam pekan lalu, Prabowo Subianto mengkritisi pertahanan negara yang disebutnya rapuh. Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut angkat bicara terkait isu pertahanan yang diangkat dalam debat tersebut.
AHY mengaku, dari debat keempat itu sebenarnya sangat menaruh harapan besar kepada dua capres untuk membawa program dan visi TNI sebagai pertahanan Republik Indonesia yang kokoh, solid, modern, profesional dan berkelas dunia.
Terutama dalam membangun profesionalisme TNI serta modernisasi alutsista yang dihadapi TNI dengan persolan anggaran APBN.
"Debat kemarin sangat penting bagi kita untuk memahami lebih lanjut arah strategi pembangunan dalam bidang pertahanan," kata AHY di Semarang, Senin (1/3/2019).
AHY mengungkap, jika TNI sesuai UU Nomor 34 punya dua tugas pokok, pertama operasi militer perang di mana TNI dipersiapkan setiap saat menghadapi skenario tertentu termasuk berhadapan dengan militer asing.
"Itu jalan terakhir jika sudah habis semua cara dan pendekatan menghadirkan solusi antar bangsa di dunia, termasuk diplomasi tidak efektif," ucapnya.
Tugas kedua, operasi militer selain perang, mencakup tugas konstitusional agar menjamin kedaulatan rakyat dan negaara terjaga dari ancaman jaman baik hari ini maupun masa mendatang.
"Kita tahu invasi asing makin kecil, karena dunia makin demokratis makin transparan dan ingin membangun negerinya masing-masing, jangan sampai karena perang ada side back," ungkap putra sulung SBY itu.
Namun demikian, AHY kembali mengingatkan, jika tugas pokok TNI yang terlahir sebagai pertahanan negara. Menghadapi ancaman, bahkan sampai perang, harus dipersiapkan tidak dalam waktu sesaat.
Baca Juga: Tak Sengaja Senggolan Saat Berjoget, Sumadi Tewas Dikeroyok 3 Pemuda Mabuk
"Tentara dilahirkan untuk menghadapi skenario kemungkinan terburuk, termasuk perang, if you want have a peace, prepare for war, jika ingin damai bersiaplah untuk berperang," ujar AHY.
Soal modernisasi alutsista, AHY mengajak para pemimpin harus siap dengan realitas bahwa ekonomi negara harus diperbesar untuk menunjang kebutuhan pertahanan.
"Selalu ada perdebatan antara guns versus butter, beli senjata dulu atau beli beras, untuk bisa menghidupi rakyat. Bahwa semua negara ingin memiliki militer yang kuat, hard powernya, untuk bisa disegani atau dihormati oleh negara lainnya jangan sampai dianggap sebelah mata," jelasnya.
"Tapi juga tahu, bahwa setiap negara punya prioritas, nah prioritas negara kita ini tidak terlepas dari kebutuhan kita untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan sosial kita," lanjut AHY.
Jebolan program Kennedy School, Edward S. Mason Fellowship itu memaparkan ide segarnya. Solusinya, bahwa kue pembangunan harus dibagi-bagi.
Menurut dia, jika kuenya kecil, maka alokasi untuk pertahanan pun sama halnya alokasi aspek pendidikan, kesehatan, pelayan publik, infrastruktur, jaminan sosial dan sebagainya juga akan selalu terbatas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran