Suara.com - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo, yang menyebut jatah pembagian kursi menteri di partai politik koalisi Paslon Prabowo-Sandiaga.
Dalam pernyataan itu Hasyim menyebut jika Prabowo-Sandiaga menang, maka Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan tujuh kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh enam kursi menteri. Sedangkan Partai Demokrat belum menemukan hasil final.
AHY mengaku mendengar kabar itu dari teman-teman Partai Demokrat dan melalui pemberitaan media. Pihaknya langsung melakukan kroscek kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk menanyakan sebenarnya apa yang dimaksudkan tersebut.
"Waktu saya di Demak kemarin, dengar kabar dari teman dan media, lalu saya kroscek ke BPN, karena saya ingin menanggapi jangan sampai kemudian justru tidak sesuai apa yang dimaksud beliau," kata Agus Harimurti, di Semarang, Senin (1/4/2019) malam.
Usai klarifikasi dari BPN, AHY mendapat penjelasan bahwa yang dimaksud Hasyim bagi Partai Demokrat masih dipertimbangkan untuk jumlah kursi yang akan ditawarkan diisi kader-kader dari Partai Demokrat.
"Bahwa Partai Demokrat sama seperti parpol pengusung Prabowo - Sandi lainnya, PAN, PKS juga Gerindra. Sebelumnya sudah ditawarkan secara langsung oleh Pak Prabowo sebagai Capres, itu dalam konteks membangun koalisi," kata AHY.
Tawaran saat itu, kata AHY masih dalam sisi politik pragmatis yang pada akhirnya untuk mengisi pemerintahan kedepan diperlukan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas untuk melakukan perubahan ditingkat pusat.
"Dan kami juga mandapatkan tawaran seperti itu, tapi sampai dengan hari ini Partai Demokrat belum merasa itu menjadi urgensi," katanya.
Alasannya, kata AHY, Demokrat merasa yang harus diperjuangkan terlebih dahulu adalah segala permasalahan yang dihadapi rakyat di seluruh tanah air saat ini dan untuk lima tahun kedepan.
Baca Juga: Demokrat Belum Dapat Kursi Menteri dari Prabowo, Hashim: Belum Definitif
"Itulah ikhtiar dan perjuangan politik Demokrat sampai dengan 17 April nanti, kami ingin memahami apa yang diharapkan rakyat dan sekaligus ingin menghadirkan solusi termasuk melalui 14 prioritas Demokrat untuk rakyat," tandas AHY.
Terkait belum finalnya jatah menteri untuk Demokrat, AHY kembali menegaskan belum merasa menjadi hal yang penting untuk membahas kearah tersebut.
"Karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri berapa posisinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat. Di mana rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan yang terlepas dari kepentingan dan bagi-bagi kekuasan parpol," tuturnya.
Meski demikian, AHY menyampaikan jika Demokrat sampai saat ini masih jadi bagian koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandiaga yang ingin menghadirkan program program yang pro rakyat.
"Kami ingin fokus dulu disana, kalau sudah selesai tanggal 17 April, kemudian (bicara) bagaimana pemerintahan nasional mendatang yang adaptif dan juga efektif, yang makin terbuka, transparan, akuntabel dan melayani masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari apa yang dinyatakan pak Hasyim," tukasnya dihadapan awak media.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung