Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut tidak akan mengundang penonton yang tertawa saat Debat Pilpres keempat 30 Maret lalu. KPU mengaku sudah mencatat nama dari penonton yang tertawa tersebut.
KPU juga meminta agar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi agar tidak mengundang nama yang sudah diberikan KPU.
Selama ini, TKN, BPN dan KPU adalah pihak yang berwenang mengundang penonton untuk menyaksikan acara debat kandidat Pilpres secara langsung.
"KPU sudah catat dan kita rekomendasikan ke TKN dan BPN agar debat kelima yang bersangkutan nggak diundang," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Namun, Wahyu tidak mau memberikan nama dari penonton yang tertawa itu. Tapi ia menyebut penonton tersebut bukan dari elit atau pengurus partai.
"Kemarin sudah identifikasi nama (yang) nggak tertib. Ternyata bukan elit partai, bukan pengurus harian," kata Wahyu.
Wahyu juga menganggap penonton debat yang membuat rusuh telah merugikan masyarakat. Agenda debat kandidat adalah bentuk pelayanan KPU kepada masyarakat untuk bisa menentukan pilihan lewat acara debat yang disiarkan di televisi atau internet.
Karena itu, Wahyu mengatakan akan menindak tegas penonton yang disinyalir mengganggu jalannya debat kelima nanti. KPU disebut Wahyu nantinya akan tetap bekerja sama dengan komite damai untuk mengeluarkan penonton yang mengganggu.
"Kami sepakat untuk (debat) kelima, apabila ada pengunjung, undangan debat yang tidak tertib, ganggu suasana, maka komite damai pada tahap akhir akan keluarkan yang bersangkutan dari ruang debat," pungkas Wahyu.
Baca Juga: Rocky Gerung: Pengakuan Mantan Kapolsek Pasirwangi Buat Masyarakat Cemas
Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto diketahui sempat marah kepada penonton Debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. Namun, tidak tahu pasti Prabowo marah ke pendukung kubu mana.
Prabowo memarahi penonton Debat Pilpres 2019 yang tertawa saat dirinya bercerita soal kondisi alutsista Indonesia yang dinilai lemah. Prabowo pun memaparkan dengan singkat keadaan kapal selam sampai peluru kendali Indonesia. Prabowo menilai semua itu masih lemah.
"Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa! Lucu yah. Silakan ketawa saja," lanjut Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
Komeng Tak Sudi Jabar Selalu Disalahkan jika Jakarta Banjir, Pramono Balas Begini!
-
Bawa 7 Poin Tuntutan, Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Aksi Ojol di Depan Gedung DPR RI
-
Datangi Istana, Mendagri Tito Sebut Presiden Prabowo Bakal Lantik Menkopolkam Baru Siang Ini
-
Djamari Chaniago Merapat ke Istana, Mendagri Tito Bocorkan Pelantikan Menko Polkam Baru
-
Profil Ahmad Dofiri, Purnawirawan Jenderal Polisi yang Masuk Bursa Kabinet Prabowo
-
Komisi I DPR Benarkan Djamari Chaniago Akan Dilantik Jadi Menko Polkam, Menporanya Erick Thohir?
-
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 5 Pejabat Direktorat Haji Khusus Kemenag
-
Kejagung Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan yang Menyeret Nadiem, Siapa Saja?
-
Gelar Aksi 'Pink', Aliansi Perempuan Tuntut Pembebasan Delpedro Cs di Polda Metro Jaya
-
Skandal Ijazah Capres: KPU Panen Kritik, Keputusan Dicabut, DPR Angkat Bicara