Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga bagi-bagi kursi menteri sebelum menang Pilpres 2019. Sandiaga membantah sendiri omongan Hashim Djojohadikusumo soal hal itu.
Sandiaga menyatakan jika BPN Prabowo - Sandiaga belum melakukan pembicaraan terkait itu.
"Tentunya saya tidak ingin berkomentar atas statement Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) tapi akan saya sampaikan bahwa belum ada pembicaraan itu sama sekali, dan untuk baik partai yang di seberang, atau partai yang belum tersebut. Siapa pun bisa duduk dalam kabinet Prabowo-Sandi,” ujarnya saat kampanye di Pontianak, Selasa (2/4/2019).
Sandiaga menegaskan, bahwa kabinet yang disusun Prabowo - Sandiaga nantinya akan menganut prinsip meritokrasi atau sistem yang menekankan kepada kepantasan atau kelayakan seseorang menduduki posisi atau jabatan tertentu.
"Prinsip ini menganut kepercayaan siapa pun yang berprestasi dan yang terbaik akan diberikan kesempatan membangun Indonesia. Karena ini bukan tentang Prabowo bukan tentang Sandi, bukan tentang partai partai. Tetapi tentang membangun Indonesia adil makmur," kata Sandiaga.
Lanjutnya lagi, saat ini dibutuhkan seluruh elemen bangsa yang memiliki kecintaan, memiliki prestasi, dan memiliki hati dan akhlak untuk membangun bersama sama. Yang pastinya, saat ini Prabowo-Sandi hanya akan fokus pada 17 April 2019 mendatang. Namun, nantinya Sandi pun ingin merangkul tim Jokowi untuk masuk kabinet jika sosok tersebut berniat membangun bangsa.
"Tapi kita sudah harus sampaikan tokoh-tokoh yang akan bergabung dengan Prabowo - Sandi jika Allah memberikan amanah ini adalah tokoh terbaik bangsa, apa pun. Mungkin dia sebagai pendukung Pak Jokowi sekarang, mungkin dari partai yang tidak mengusung kita, tapi kalau dia betul betul yang terbaik kita akan berikan kesempatan," katanya lagi.
Terkait perihal lain di kesempatan itu Sandiaga juga memaparkan bahwa untuk mengurangi pengangguran yang didominasi usia muda yang mencapai 61 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu yang harus didorong adalah wisata budaya dan UMKM.
"Untuk sektor UMKM dan pengusaha pemula lainnya dirinya dan Prabowo sudah komitmen untuk menggratiskan pajak selama 2 tahun. Bersama pemerintahan Prabowo-Sandi kami sudah komit untuk menggratiskan pajak di 2 dua) tahun pertama untuk pengusaha pemula," jelas dia. (Antara)
Baca Juga: Seperti Maruf Amin, Sandiaga 2 Kali Batal Kampanye Diadang Massa
Berita Terkait
-
Foto Bareng Afgan, Sandiaga Uno : Please Banget Jangan Tertukar
-
Sandiaga Uno Mau Ulangi Keajaiban Jusuf Kalla Tahun 2014
-
Ayo, Nonton Debat Bareng Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja
-
Gara-gara Tiffani Lamar Jadi Istri Kedua, Sandiaga Uno Dilapor ke Bawaslu
-
Kampanye di Sorong, Sandiaga Uno Dapat Kaleng Isi Duit
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto