Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokokowi mengungkapkan hasil survei menyebut baru 27 persen masyarakat mengetahui program tiga kartu saktinya. Tiga kartu sakti, yakni Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah itu akan berlaku pada 2020 karena merupakan program sebagai capres.
KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik akademi, universitas, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Jokowi berharap, dengan Kartu KIP Kuliah itu, Indonesia bisa mencetak sarjana sebanyak-banyaknya. Kedua, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bagi lulusan SMA/SMK, lulusan akademi dan perguruan tinggi, sebelum masuk dunia kerja. Jokowi menyampaikan bahwa kartu itu juga memberikan honor kepada pemegang kartu yang belum masuk dunia kerja
"Baru 27 persen. Berarti ini perlu dikenalkan dan bapak ibu sekalian juga tolong ini dikenalkan kepada masyarakat," kata Jokowi saat kampanye terbuka di GOR Bung Hatta Ngawi, Jawa Timur, Selasa (3/4/2019) malam.
Ketiga, katanya, Kartu Sembako Murah, di mana pemegang kartu itu mendapatkan diskon kebutuhan pokok keluarga dengan harga terjangkau atau murah. Survei Indo Barometer menyebutkan mayoritas publik belum mengetahui akan keberadaan tiga kartu sakti yang disampaikan Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019, namun masyarakat menyukai program tersebut.
Dia menjelaskan terkait dengan program Kartu Sembako Murah, 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut 59,5 persen. Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju 89,9 persen dan yang tidak setuju 4,9 persen.
Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat 14,6 persen.
"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), menurut dia, 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu. Dia mengatakan dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju 85,5 persen dan yang tidak setuju 6,8 persen.
"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.
Baca Juga: Survei Membuktikan Mayoritas Rakyat Belum Tahu 3 Kartu Sakti Baru Jokowi
Menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat 13,6 persen. Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK), menurut dia, 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.
"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.
Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat 30,3 persen. Dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan 18,2 persen. Ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah 10,8 persen.
Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner. (Antara)
Berita Terkait
-
Kader Demokrat Dukung Jokowi, AHY: Sangat Wajar
-
Minta Hadiah Sepeda, Atta Halilintar Malah Dikerjai oleh Jokowi
-
Megawati Bingung saat Ma'ruf Amin Tanya soal Celana atau Sarung
-
Keluarga Ibunda Prabowo Subianto Deklarasi Dukung Jokowi
-
Survei Membuktikan Mayoritas Rakyat Belum Tahu 3 Kartu Sakti Baru Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?
-
Geger Dugaan Skandal Terlarang Irjen KM, Terkuak Panggilan 'Papapz-Mamamz' Kompol Anggraini