Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokokowi mengungkapkan hasil survei menyebut baru 27 persen masyarakat mengetahui program tiga kartu saktinya. Tiga kartu sakti, yakni Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah itu akan berlaku pada 2020 karena merupakan program sebagai capres.
KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik akademi, universitas, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Jokowi berharap, dengan Kartu KIP Kuliah itu, Indonesia bisa mencetak sarjana sebanyak-banyaknya. Kedua, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bagi lulusan SMA/SMK, lulusan akademi dan perguruan tinggi, sebelum masuk dunia kerja. Jokowi menyampaikan bahwa kartu itu juga memberikan honor kepada pemegang kartu yang belum masuk dunia kerja
"Baru 27 persen. Berarti ini perlu dikenalkan dan bapak ibu sekalian juga tolong ini dikenalkan kepada masyarakat," kata Jokowi saat kampanye terbuka di GOR Bung Hatta Ngawi, Jawa Timur, Selasa (3/4/2019) malam.
Ketiga, katanya, Kartu Sembako Murah, di mana pemegang kartu itu mendapatkan diskon kebutuhan pokok keluarga dengan harga terjangkau atau murah. Survei Indo Barometer menyebutkan mayoritas publik belum mengetahui akan keberadaan tiga kartu sakti yang disampaikan Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019, namun masyarakat menyukai program tersebut.
Dia menjelaskan terkait dengan program Kartu Sembako Murah, 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut 59,5 persen. Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju 89,9 persen dan yang tidak setuju 4,9 persen.
Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat 14,6 persen.
"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), menurut dia, 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu. Dia mengatakan dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju 85,5 persen dan yang tidak setuju 6,8 persen.
"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.
Baca Juga: Survei Membuktikan Mayoritas Rakyat Belum Tahu 3 Kartu Sakti Baru Jokowi
Menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat 13,6 persen. Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK), menurut dia, 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.
"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.
Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat 30,3 persen. Dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan 18,2 persen. Ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah 10,8 persen.
Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner. (Antara)
Berita Terkait
-
Kader Demokrat Dukung Jokowi, AHY: Sangat Wajar
-
Minta Hadiah Sepeda, Atta Halilintar Malah Dikerjai oleh Jokowi
-
Megawati Bingung saat Ma'ruf Amin Tanya soal Celana atau Sarung
-
Keluarga Ibunda Prabowo Subianto Deklarasi Dukung Jokowi
-
Survei Membuktikan Mayoritas Rakyat Belum Tahu 3 Kartu Sakti Baru Jokowi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan