Suara.com - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai sangat wajar jika ada kader partainya yang berbeda pilihan dalam mendukung calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Sangat wajar jika ada preferensi tertentu (perbedaan kader Partai Demokrat) dalam menentukan pemimpin nasional," kata AHY di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019), saat menanggapi kader partai yang memilih mendukung capres petahana Jokowi.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah sejak awal terbuka dalam masalah memilih pemimpin, namun dalam struktural Partai Demokrat masih mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Dia menjelaskan, partai yang pernah menjadi penguasa selama 10 tahun itu sangatlah demokratis dan majemuk, sehingga wajar jika ada perbedaan pilihan.
"Sejak awal kita memang tidak malu-malu mengatakan secara terbuka partai Demokrat adalah partai yang sangat majemuk dan demokratis," ujarnya.
Dia melanjutkan banyak yang mempertanyakan kenapa tidak memberikan sanksi kepada para kader yang berbeda pilihan, tapi dia menyatakan bahwa Demokrat sangat demokratis.
"Ada yang mendesak kami, kenapa tidak diberi sanksi segala macam. Tapi tunggu dulu, karena ini partai yang sangat demokratis. Tidak bisa hanya karena punya perbedaan pandangan politik terkait pilpres kemudian kami memberikan sanksi begitu saja," tuturnya.
AHY menambahkan untuk kader yang berbeda pilihan dalam Pilpres itu tidak hanya dari Demokrat saja, namun banyak partai mempunyai masalah yang sama, baik dari kubu 01 maupun 02.
"Tapi lihat, tidak hanya Demokrat yang mengalami situasi seperti ini. Kader partai pengusung Pak Jokowi juga ada yang di Pak Prabowo," ucap AHY. [Antara]
Berita Terkait
-
Mitos Zona Aman Gerbong Tengah: Mengapa Usul Menteri PPPA Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah?
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Pendidikan AHY Dikulik, Caranya Tanggapi Tragedi KRL Dinilai Lebih Bijak dari Menteri PPPA
-
Sosok Arifah Fauzi: Menteri PPPA yang Viral Usul Gerbong Perempuan di Tengah
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi