Suara.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyesalkan salah satu pendukungnya menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan paslon lain peserta Pilpres 2019. Ma'ruf menilai pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin nasional sehingga tidak dibenarkan jika ada yang melakukan pengeroyokan karena beda pilihan politik.
"Saya kira tidak benar bila sampai terjadi pengeroyokan terhadap pendukung salah satu pasangan calon. Pemilu itu 'kan kontestasi untuk memilih pemimpin. Adanya perbedaan pilihan, itu hal biasa dalam demokrasi," kata Ma'ruf usai menghadiri kegiatan Isra Mikraj di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).
Menurut Ma'ruf, aksi pengeroyokan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pelaku kata dia, dapat dapat dijerat hukum.
"Janganlah sampai terjadi pengeroyokan. Saya ingatkan relawan dan pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak boleh ada yang melakukan pengeroyokan. Tidak boleh ada yang melakukan penghadangan. Dilarang keras," katanya.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah, Yuli Wijaya (28) dikeroyok dan dipukul hingga kepalanya berdarah dan wajahnya memar pada Selasa (2/4) kemarin. Yuli diduga dipukul pendukung paslon lain karena memakai kaus bergambar Jokowi - Ma'ruf.
Kapolsek Bagelen AKP Sarjana, berdasarkan keterangan korban, saat itu korban yang sedang mengatur lalu lintas di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11, Desa Krendetan, tiba-tiba melintas massa yang diduga pendukung paslon lain.
Anggota dari rombongan massa itu melihat ada yang berdiri mengenakan kaus pasangan 01, kemudian berbalik arah, dan meminta untuk melepaskan kaus tersebut.
Korban tidak bersedia melepaskan kausnya, anggota dari massa tersebut kemudian ada yang memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah, serta ada yang memukul wajahnya hingga memar.
Rombongan massa itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Yogyakarta. (Antara)
Baca Juga: Lahirkan Bayi di Toilet, Wanita Hamil Bikin Heboh Pasar Bogor
Berita Terkait
-
Survei Indikator: 67 Persen Orang Tak Percaya Isu KPU Tak Netral
-
Terharu Terima Sumbangan Dana Kampanye dari Warga, Sandiaga: Ini Amanah
-
Kampanye Maruf Amin Hari Ini, ke Sukabumi Rayakan Isra Mi'raj
-
Kader Demokrat Dukung Jokowi, AHY: Sangat Wajar
-
Tak Lagi Gaduh, KPU Tambah Undangan di Debat Terakhir Pilpres
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap