Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan enggan menanggapi secara mendalam soal isu jatah kursi menteri bagi partai Koalisi Indonesia Adil Makmur jika pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019. Sebab, Hinca menyebut pembahasan jatah kursi menteri di koalisinya masih prematur.
Kabar adanya bagi-bagi jatah kursi menteri pertama kali disampaikan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menyebut jatah untuk PAN ialah 6 kursi dan 7 kursi untuk PKS, sedangkan Demokrat baru nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi kandidat kuat menjadi menteri.
Menyinggung hal tersebut, Hinca hanya menyampaikan bahwa Demokrat baru ingin membicarakan hal itu usai masa pencoblosan yakni 17 April 2019.
"Saya kira kami menghormati betul proses demokrasi. Biarkan, saya tidak bicara tentang itu karena memang masih prematur bicara nanti setelah tanggal 17 April," kata Hinca di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Hinca menegaskan bahwa Demokrat enggan berbicara soal jatah kursi menteri sebelum Prabowo - Sandiaga dinyatakan menang di Pilpres 2019. Hal itu dilakukan Demokrat demi mengikuti 'tata tertib' berkompetisi di ajang pemilu.
"Demokrat taat betul dalam tata tertib berkompetisi karena itu pasti kami tidak akan pernah bicara sebelum perbandingan ini selesai," tuturnya.
"Hari ini kami fokus bekerja pileg dan pilpres selesai dulu. Nah baru kita bicara sampai tanggal 17 tidak ada pikiran lain selain fokus pada soal mencari suara," pungkasnya.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, kubunya memastikan akan memberikan kursi menteri untuk PAN dan PKS jika Prabowo - Sandiaga bisa mengalahkan pesaingnya, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.
Hashim mengatakan sudah ada pembahasan soal pembagian kursi menteri dengan partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu menjelaskan telah membahas nama-nama yang cocok dari partai-partai tersebut untuk duduk di kursi menteri. Namun, nama itu masih disimpan di dalam sakunya.
Baca Juga: Survei Membuktikan Tiga Kartu Sakti Jokowi Belum Populer, Ini Jawaban TKN
"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kita kan sudah sepakat dengan PAN, ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas," kata Hashim di Ayana Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Berita Terkait
-
Demokrat Yakin Peretas Akun Ferdinand Terkuak Lewat Alat Canggih Polisi
-
Besok, Bawaslu Garut Periksa AKP Sulman Terkait Tuduhan Polri Tak Netral
-
Suara Pendukung Belum Capai 50 Persen, Prabowo Bisa Salip Jokowi
-
Haris Azhar Sebut AKP Sulman Kini Kondisinya Tertekan Setelah Tarik Ucapan
-
Bantah Ragukan Keislaman Prabowo, PBB: Kami Punya Bukti Percakapan Rizieq
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru