Suara.com - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz kini dalam kondisi syok dan tertekan pasca menarik ucapannya ada pengerahan di Polres Garut untuk mendukung pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.
Haris menuturkan Sulman berada di situasi yang terimpit. Di satu sisi, kata Haris, Sulman memiliki fakta soal adanya ketidaknetralan di institusi kepolisian sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (31/3/2019) lalu.
Namun, di sisi lainnya, Haris menduga Sulman juga tertekan dengan situasi pasca dirinya dipanggil oleh Polda Jabar untuk mengurus mutasi jabatan dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
"Hari Senin (1/4/2019) dia ke Polda Jabar dalam rangka lapor mutasi salah satu tugas di bidang lalu lintas. Dalam kurun beberapa jam dia memutuskan memberikan pernyataan (klarifikasi). Dugaan saya ada dialog yang mendalam dengan sejumlah pejabat yang levelnya jauh diatas dia," kata Haris di Kantor Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Kendati begitu, Haris tidak memastikan adanya tindakan intimidatif yang dilakukan pejabat kepolisian Polda Jabar kepada Sulman. Namun, kata Haris, berdasarkan pengakuan Sulman kepada dirinya, Sulman mengaku sempat diwawancara sejumlah pejabat di Polda Jabar saat mengurus laporan mutasi jabatan.
"Dan dia (Sulman) menyebutkan beberapa hal lain, tidak termasuk intimidasi, tetapi membuat dia banyak berfikir tentang bagaimana baiknya dalam hal itu dia memilih membuat pernyataan bantahan," ungkapnya.
"Ya mungkin dia under presure. Saya enggak bisa bilang bentuknya seperti apa. Ada juga mungkin informasi yang dia dapat di Polda Jabar yang membuat dia berfikir," imbuhnya.
Haris sendiri kekinian masih meyakini pengakuan Sulman diawal yang menyebut adanya ketidaknetralan di dalam institusi kepolisian. Sebab, Haris mengaku sebelum Sulman menggelar konferensi pers terkait adanya ketidaknetralan tersebut Sulman sudah jauh-jauh hari bercerita kepada dirinya terkait persolan itu.
"Meskipun dia bukan perwira, saya orang yang respek dengan dia. Dia biasa berdiskusi soal penegakan hukum. Dia sudah cerita berminggu-minggu sebelum dia buka (konferensi pers). Dia sharing sama saya berbagai informasi," tutur Haris.
Untuk itu, Haris meminta sebaiknya lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lainnya bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan terkait adanya ketidaknetralan itu. Sebab, kata Haris, ini bukan soal perkara Sulman memakan turut melibatkan institusi kepolisian negara.
Baca Juga: Diam-Diam, Tencent Siapkan Platform Gaming Berbasis Cloud
"Saya mengusulkan sebaiknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, Bawaslu, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara itu bisa duduk bersama, karena ini bukan soal Sulman Aziz," tutupnya.
Berita Terkait
-
Bantah Ragukan Keislaman Prabowo, PBB: Kami Punya Bukti Percakapan Rizieq
-
Ma'ruf Amin Ingatkan Pendukung Tak Boleh Melakukan Pengeroyokan
-
Survei Indikator: 67 Persen Orang Tak Percaya Isu KPU Tak Netral
-
Maruf Amin: Program Kesejahteraan Dilanjutkan Jika Jokowi Presiden Lagi
-
Warga Serang Tercengang Disapa Jokowi Pakai Hologram
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi