Suara.com - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz kini dalam kondisi syok dan tertekan pasca menarik ucapannya ada pengerahan di Polres Garut untuk mendukung pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.
Haris menuturkan Sulman berada di situasi yang terimpit. Di satu sisi, kata Haris, Sulman memiliki fakta soal adanya ketidaknetralan di institusi kepolisian sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (31/3/2019) lalu.
Namun, di sisi lainnya, Haris menduga Sulman juga tertekan dengan situasi pasca dirinya dipanggil oleh Polda Jabar untuk mengurus mutasi jabatan dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
"Hari Senin (1/4/2019) dia ke Polda Jabar dalam rangka lapor mutasi salah satu tugas di bidang lalu lintas. Dalam kurun beberapa jam dia memutuskan memberikan pernyataan (klarifikasi). Dugaan saya ada dialog yang mendalam dengan sejumlah pejabat yang levelnya jauh diatas dia," kata Haris di Kantor Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Kendati begitu, Haris tidak memastikan adanya tindakan intimidatif yang dilakukan pejabat kepolisian Polda Jabar kepada Sulman. Namun, kata Haris, berdasarkan pengakuan Sulman kepada dirinya, Sulman mengaku sempat diwawancara sejumlah pejabat di Polda Jabar saat mengurus laporan mutasi jabatan.
"Dan dia (Sulman) menyebutkan beberapa hal lain, tidak termasuk intimidasi, tetapi membuat dia banyak berfikir tentang bagaimana baiknya dalam hal itu dia memilih membuat pernyataan bantahan," ungkapnya.
"Ya mungkin dia under presure. Saya enggak bisa bilang bentuknya seperti apa. Ada juga mungkin informasi yang dia dapat di Polda Jabar yang membuat dia berfikir," imbuhnya.
Haris sendiri kekinian masih meyakini pengakuan Sulman diawal yang menyebut adanya ketidaknetralan di dalam institusi kepolisian. Sebab, Haris mengaku sebelum Sulman menggelar konferensi pers terkait adanya ketidaknetralan tersebut Sulman sudah jauh-jauh hari bercerita kepada dirinya terkait persolan itu.
"Meskipun dia bukan perwira, saya orang yang respek dengan dia. Dia biasa berdiskusi soal penegakan hukum. Dia sudah cerita berminggu-minggu sebelum dia buka (konferensi pers). Dia sharing sama saya berbagai informasi," tutur Haris.
Untuk itu, Haris meminta sebaiknya lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lainnya bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan terkait adanya ketidaknetralan itu. Sebab, kata Haris, ini bukan soal perkara Sulman memakan turut melibatkan institusi kepolisian negara.
Baca Juga: Diam-Diam, Tencent Siapkan Platform Gaming Berbasis Cloud
"Saya mengusulkan sebaiknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, Bawaslu, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara itu bisa duduk bersama, karena ini bukan soal Sulman Aziz," tutupnya.
Berita Terkait
-
Bantah Ragukan Keislaman Prabowo, PBB: Kami Punya Bukti Percakapan Rizieq
-
Ma'ruf Amin Ingatkan Pendukung Tak Boleh Melakukan Pengeroyokan
-
Survei Indikator: 67 Persen Orang Tak Percaya Isu KPU Tak Netral
-
Maruf Amin: Program Kesejahteraan Dilanjutkan Jika Jokowi Presiden Lagi
-
Warga Serang Tercengang Disapa Jokowi Pakai Hologram
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda