Suara.com - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz kini dalam kondisi syok dan tertekan pasca menarik ucapannya ada pengerahan di Polres Garut untuk mendukung pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.
Haris menuturkan Sulman berada di situasi yang terimpit. Di satu sisi, kata Haris, Sulman memiliki fakta soal adanya ketidaknetralan di institusi kepolisian sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (31/3/2019) lalu.
Namun, di sisi lainnya, Haris menduga Sulman juga tertekan dengan situasi pasca dirinya dipanggil oleh Polda Jabar untuk mengurus mutasi jabatan dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
"Hari Senin (1/4/2019) dia ke Polda Jabar dalam rangka lapor mutasi salah satu tugas di bidang lalu lintas. Dalam kurun beberapa jam dia memutuskan memberikan pernyataan (klarifikasi). Dugaan saya ada dialog yang mendalam dengan sejumlah pejabat yang levelnya jauh diatas dia," kata Haris di Kantor Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Kendati begitu, Haris tidak memastikan adanya tindakan intimidatif yang dilakukan pejabat kepolisian Polda Jabar kepada Sulman. Namun, kata Haris, berdasarkan pengakuan Sulman kepada dirinya, Sulman mengaku sempat diwawancara sejumlah pejabat di Polda Jabar saat mengurus laporan mutasi jabatan.
"Dan dia (Sulman) menyebutkan beberapa hal lain, tidak termasuk intimidasi, tetapi membuat dia banyak berfikir tentang bagaimana baiknya dalam hal itu dia memilih membuat pernyataan bantahan," ungkapnya.
"Ya mungkin dia under presure. Saya enggak bisa bilang bentuknya seperti apa. Ada juga mungkin informasi yang dia dapat di Polda Jabar yang membuat dia berfikir," imbuhnya.
Haris sendiri kekinian masih meyakini pengakuan Sulman diawal yang menyebut adanya ketidaknetralan di dalam institusi kepolisian. Sebab, Haris mengaku sebelum Sulman menggelar konferensi pers terkait adanya ketidaknetralan tersebut Sulman sudah jauh-jauh hari bercerita kepada dirinya terkait persolan itu.
"Meskipun dia bukan perwira, saya orang yang respek dengan dia. Dia biasa berdiskusi soal penegakan hukum. Dia sudah cerita berminggu-minggu sebelum dia buka (konferensi pers). Dia sharing sama saya berbagai informasi," tutur Haris.
Untuk itu, Haris meminta sebaiknya lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lainnya bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan terkait adanya ketidaknetralan itu. Sebab, kata Haris, ini bukan soal perkara Sulman memakan turut melibatkan institusi kepolisian negara.
Baca Juga: Diam-Diam, Tencent Siapkan Platform Gaming Berbasis Cloud
"Saya mengusulkan sebaiknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, Bawaslu, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara itu bisa duduk bersama, karena ini bukan soal Sulman Aziz," tutupnya.
Berita Terkait
-
Bantah Ragukan Keislaman Prabowo, PBB: Kami Punya Bukti Percakapan Rizieq
-
Ma'ruf Amin Ingatkan Pendukung Tak Boleh Melakukan Pengeroyokan
-
Survei Indikator: 67 Persen Orang Tak Percaya Isu KPU Tak Netral
-
Maruf Amin: Program Kesejahteraan Dilanjutkan Jika Jokowi Presiden Lagi
-
Warga Serang Tercengang Disapa Jokowi Pakai Hologram
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026
-
Bareskrim Sita 23 Ton Pangan Ilegal di Pontianak, Pemasok Utama Diburu
-
Jejak Kelam Syekh Ahmad Al Misry, Pendakwah Ternama Diduga Lecehkan Santri Laki-laki
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
8 Orang Tewas dalam Tragedi Helikopter Jatuh di Sekadau, KNKT Dalami Penyebab Kecelakaan
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
Negara Rugi Bandar Akibat Rokok Ilegal, Ekonom: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah
-
Selat Hormuz Memanas, Indonesia Amankan Kedaulatan Pangan Lewat Kemandirian Produksi Pupuk