Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade melaporkan Metro TV ke Dewan Pers. Metro TV dianggap memberitakan tidak sesuai dengan fakta soal kampanye Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Kampanye Prabowo yang diselenggarakan pada Selasa (2/4/2019) lalu itu diberitakan Metro TV dengan judul Prabowo Ditinggal Pendukungnya Saat Orasi di Padang. Andre menganggap berita tersebut adalah berita bohong atau hoaks serta Metro TV dianggap melakukan kampanye hitam melalui framing pemberitaannya.
"Bagi kami ini framing yang jahat yang dilakukan Metro TV meberikan kampanye hitam ke Pak Prabowo dan juga kami semua pendukung Pak Prabowo di Sumbar," ujar Andre di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
Menurut Andre, sebanyak ratusan ribu pendukung Prabowo - Sandiaga sengaja datang dan menunggu Ketum Partai Gerindra itu di sepanjang jalan dari bandara menuju lokasi kampanye. Andre menambahkan, bahkan seusai berpidato, Prabowo sangat sulit keluar dari lokasi karena antusias masyarakat begitu tinggi.
"Di lokasi juga ada ratusan ribu yang menunggu untuk dengarkan pidato pak Prabowo. Bahkan pak Prabowo untuk meninggalkan lokasi saja sulit karena banyak masyarakat yang antusias," jelas Andre.
Andre datang ke Dewan Pers pukul 09.10 WIB. Untuk menguatkan laporannya, ia membawa berbagai berkas bukti berisi pemberitaan Metro TV tentang kampanye tersebut. Ia juga membawa bukti pemberitaan media lain untuk dibandingkan dengan dewan pers.
Ia kemudian berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti laporannya dengan cepat sebelum Pemilu 17 April mendatang. Sebab menurut Andre jika terlalu lama framing pemberitaan dari media tersebut akan semakin tidak sehat.
"Seharusnya menjelang 17 april ini, dewan pers enggak usah lama ambil tindakan tegas. Karena kan jangan sampai karena lambatnya Dewan Pers Metro (TV) lakukan framing makin menjadi jadi dan tidak sehat," pungkas Andre.
Baca Juga: Soal Kementerian Jual Beli Jabatan, Menpan - RB : Itu Tidak Benar!
Berita Terkait
-
Prabowo Minta Pendukung Jaga TPS dari Pemilih Tuyul, TKN: Nggak Perlu Cemas
-
Beda Pandangan Kubu Prabowo dan Jokowi soal Penanaman Ideologi Pancasila
-
Kampanye Akbar di GBK, Prabowo - Sandi Gelar Shalat Subuh Berjamaah
-
Usai Lepas Jabatan Walkot Bogor, Bima Arya Akan Kampanye untuk PAN
-
Suara Pendukung Belum Capai 50 Persen, Prabowo Bisa Salip Jokowi
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan
-
Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas
-
Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun
-
Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
-
Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun
-
Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen