Laporkan Metro TV ke Dewan Pers, Timses Prabowo: Ini Framing yang Jahat

Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade melaporkan Metro TV ke Dewan Pers. Metro TV dianggap memberitakan tidak sesuai dengan fakta soal kampanye Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Kampanye Prabowo yang diselenggarakan pada Selasa (2/4/2019) lalu itu diberitakan Metro TV dengan judul Prabowo Ditinggal Pendukungnya Saat Orasi di Padang. Andre menganggap berita tersebut adalah berita bohong atau hoaks serta Metro TV dianggap melakukan kampanye hitam melalui framing pemberitaannya.

"Bagi kami ini framing yang jahat yang dilakukan Metro TV meberikan kampanye hitam ke Pak Prabowo dan juga kami semua pendukung Pak Prabowo di Sumbar," ujar Andre di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Menurut Andre, sebanyak ratusan ribu pendukung Prabowo - Sandiaga sengaja datang dan menunggu Ketum Partai Gerindra itu di sepanjang jalan dari bandara menuju lokasi kampanye. Andre menambahkan, bahkan seusai berpidato, Prabowo sangat sulit keluar dari lokasi karena antusias masyarakat begitu tinggi.

"Di lokasi juga ada ratusan ribu yang menunggu untuk dengarkan pidato pak Prabowo. Bahkan pak Prabowo untuk meninggalkan lokasi saja sulit karena banyak masyarakat yang antusias," jelas Andre.

Andre datang ke Dewan Pers pukul 09.10 WIB. Untuk menguatkan laporannya, ia membawa berbagai berkas bukti berisi pemberitaan Metro TV tentang kampanye tersebut. Ia juga membawa bukti pemberitaan media lain untuk dibandingkan dengan dewan pers.

Ia kemudian berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti laporannya dengan cepat sebelum Pemilu 17 April mendatang. Sebab menurut Andre jika terlalu lama framing pemberitaan dari media tersebut akan semakin tidak sehat.

"Seharusnya menjelang 17 april ini, dewan pers enggak usah lama ambil tindakan tegas. Karena kan jangan sampai karena lambatnya Dewan Pers Metro (TV) lakukan framing makin menjadi jadi dan tidak sehat," pungkas Andre.

Baca Juga: Soal Kementerian Jual Beli Jabatan, Menpan - RB : Itu Tidak Benar!