Suara.com - Video viral yang menunjukkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan amplop kepada seorang kiai terus menimbulkan kontroversi.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Suhud Alynudin menilai ada indikasi politik uang terkait dengan yang dilakukan Luhut.
Suhud mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semestinya bergerak untuk mencari tahu soal video tersebut.
Apabila nanti terbukti, kata Suhud, Bawaslu harus berani memberikan sanksi kepada Luhut.
"Yang dilakukan Luhut itu jelas ada indikasi money politics dan harus diperiksa oleh Bawaslu. Dan, jika terbukti maka harus ada sanksi," kata Suhud kepada Suara.com, Jumat (5/4/2019).
Suhud menilai sosok menteri seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, jika ada menteri yang melakukan politik uang di tahun politik, lanjutnya, akan menjadi ancaman bagi jalannya demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, Suhud juga menilai adanya video tersebut, malah menampilkan kepanikan dari tetangga sebelah, sehingga melakukan segala cara demi memenangkan Pemilu 2019.
Lantaran itu, Suhud mendesak kepada Bawaslu agar bisa cepat bertindak.
"Kami melihat pihak sebelah sudah sangat panik, sehingga cara apa pun dilakukan. Karena itu kami harap aparat atau lembaga terkait (Bawaslu) harus berani bertindak tegas," jelasnya.
Baca Juga: Cawagub DKI Baru Diproses Setelah Pemilu 2019, Anies: Kelamaan!
Diberitakan sebelumnya, cuplikan video yang memperlihatkan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan amplop kepada seorang kyai viral di jagad media sosial.
Usai memberikan amplop, menteri di kabinet kerja Jokowi itu sempat meminta kyai sepuh tersebut untuk mengajak umat mengenakan baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan 17 April 2019.
Dalam video tersebut, Luhut menyampaikan pernyataan kepada kyai sambil berbisik. Sembari bersalaman, Luhhut memberikan amplop yang langsung diraih oleh sang kyai.
"Tolong sampaikan pada tanggal 17, tolong disampaikan ke semua umat, santri pergi ke TPS pakai baju putih," ucap Luhut dalam video tersebut.
Kyai itu meyambut ajakan Luhut dengan menganggukan kepalanya. sontak, orang-orang yang berada di tempat itu menyambutnya dengan tawa ringan.
"Pakai baju putih?" tanya kyai itu untuk memastikan.
Berita Terkait
-
Politikus PDIP Persilakan Video Luhut Beri Amplop ke Kyai Ditelusuri
-
Soal Video Amplop Luhut, BPN ke Bawaslu : Coba Kita Dilaporin, Cepat Itu
-
Sebut Amplop Luhut untuk Pengobatan Kyai, GP Ansor: Bukan Politik Uang
-
Luhut Beri Amplop ke Kiai, Tagar #AmplopLuhutAdaMaunya Trending Topic
-
Beredar Video Luhut Beri Amplop ke Kiai, BPN: Siapa Luhut Sebenarnya?
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!