Suara.com - Beredar kabar undangan kepada jurnalis media cetak, elektronik maupun online yang tertulis berasal dari Partai PKS. Undangan tersebut bertujuan untuk mempersilahkan kepada para wartawan menanyakan tentang website dukungpoligami.com milik PKS.
Namun, pantauan suara.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, ternyata tidak ada agenda konferensi pers tersebut. Undangan tersebut merupakan berita bohong atau hoaks.
Undangan yang mulai beredar sejak Jumat (5/4/2019) pukul 14.00 WIB ini ditanggapi serius oleh berbagai media massa. Di lokasi, banyak wartawan dari berbagai media yang menjadi korban undangan hoaks tersebut.
Menurut petugas keamanan DPP PKS, M Ali, terhitung sudah 8 jurnalis dari berbagai media yang tertipu undangan itu. Ali menyebut para wartawan sudah mulai berdatangan sejak pukul 15.00 WIB.
"Sudah dari tadi mas pukul 15.00 WIB. Sudah ada delapan yang dateng pada pulang lagi pas sampai sini," ujar Ali di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).
Ali mengatakan wartawan yang datang sebelumnya berasal dari beberapa lokasi yang cukup jauh seperti Rawamangun. Ali menyebut ada juga yang rela menggunakan jasa ojek online (ojol) untuk mendatangi kantor DPP PKS itu.
"Iya kasihan tadi pada jauh-jauh sudah datang. Barusan tadi cewek naik ojol ketipu juga," jelas Ali.
Suara.com sudah mencoba menelepon Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPP PKS Leida Hanifa untuk mengkonfirmasi situs itu. Namun sampai sore ini belum juga diangkat.
Website dukungpoligami.com yang menjadi pembahasan dalam undangan tersebut setelah dicek suara.com ternyata benar adanya. Pada laman website terpajang lambang partai PKS dan kalimat ajakan mendukung poligami yang tertulis "Mari Ikut Mendukung Poligami Bersama PKS".
Baca Juga: Iklan Kampanye PKS Dinilai Menstigma Penyandang Disabilitas Mental Diprotes
Tampilan website terlihat sederhana serta dipasangi berbagai poster. Poster yang dipasang mulai dari foto Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tokoh-tokoh PKS, foto poligami, dan kader atau relawan PKS yang mendukung poligami. Di website tersebut juga bisa mendaftarkan diri untuk mendukung poligami dengan mengisi formulir.
Berita Terkait
-
Iklan Kampanye PKS Dinilai Menstigma Penyandang Disabilitas Mental Diprotes
-
PKS Foto di Pintu Masuk Hogwarts Dicibir, Tifatul Sembiring Marahi Warganet
-
Bahas Jatah Menteri, Ketua DPP Demokrat: Kita Berjuang Dulu Pak Hashim
-
Soal Kartu Sakti Jokowi, Mardani Ali Sera: Kartu Prakerja Bullshit
-
PKS Disebut Vox Populi Tak Bakal Lolos ke DPR, Nur Wahid: Saya Kasih Award
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO