Suara.com - Beredar kabar undangan kepada jurnalis media cetak, elektronik maupun online yang tertulis berasal dari Partai PKS. Undangan tersebut bertujuan untuk mempersilahkan kepada para wartawan menanyakan tentang website dukungpoligami.com milik PKS.
Namun, pantauan suara.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, ternyata tidak ada agenda konferensi pers tersebut. Undangan tersebut merupakan berita bohong atau hoaks.
Undangan yang mulai beredar sejak Jumat (5/4/2019) pukul 14.00 WIB ini ditanggapi serius oleh berbagai media massa. Di lokasi, banyak wartawan dari berbagai media yang menjadi korban undangan hoaks tersebut.
Menurut petugas keamanan DPP PKS, M Ali, terhitung sudah 8 jurnalis dari berbagai media yang tertipu undangan itu. Ali menyebut para wartawan sudah mulai berdatangan sejak pukul 15.00 WIB.
"Sudah dari tadi mas pukul 15.00 WIB. Sudah ada delapan yang dateng pada pulang lagi pas sampai sini," ujar Ali di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).
Ali mengatakan wartawan yang datang sebelumnya berasal dari beberapa lokasi yang cukup jauh seperti Rawamangun. Ali menyebut ada juga yang rela menggunakan jasa ojek online (ojol) untuk mendatangi kantor DPP PKS itu.
"Iya kasihan tadi pada jauh-jauh sudah datang. Barusan tadi cewek naik ojol ketipu juga," jelas Ali.
Suara.com sudah mencoba menelepon Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPP PKS Leida Hanifa untuk mengkonfirmasi situs itu. Namun sampai sore ini belum juga diangkat.
Website dukungpoligami.com yang menjadi pembahasan dalam undangan tersebut setelah dicek suara.com ternyata benar adanya. Pada laman website terpajang lambang partai PKS dan kalimat ajakan mendukung poligami yang tertulis "Mari Ikut Mendukung Poligami Bersama PKS".
Baca Juga: Iklan Kampanye PKS Dinilai Menstigma Penyandang Disabilitas Mental Diprotes
Tampilan website terlihat sederhana serta dipasangi berbagai poster. Poster yang dipasang mulai dari foto Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tokoh-tokoh PKS, foto poligami, dan kader atau relawan PKS yang mendukung poligami. Di website tersebut juga bisa mendaftarkan diri untuk mendukung poligami dengan mengisi formulir.
Berita Terkait
-
Iklan Kampanye PKS Dinilai Menstigma Penyandang Disabilitas Mental Diprotes
-
PKS Foto di Pintu Masuk Hogwarts Dicibir, Tifatul Sembiring Marahi Warganet
-
Bahas Jatah Menteri, Ketua DPP Demokrat: Kita Berjuang Dulu Pak Hashim
-
Soal Kartu Sakti Jokowi, Mardani Ali Sera: Kartu Prakerja Bullshit
-
PKS Disebut Vox Populi Tak Bakal Lolos ke DPR, Nur Wahid: Saya Kasih Award
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting