Suara.com - Ketua Bawaslu RI Abhan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019). Abhan mengatakan kunjungannya kali ini untuk mengajak KPK kerja sama menangani pelanggaran Pemilu 2019, khususnya terkait politik uang.
Jelang masa tenang Pemilu, Abhan mengaku akan fokus dalam menangani politik uang yang rawan terjadi saat pesta demokrasi. Dalam penanganannya Abhan akan menyinergikan Bawaslu dan KPK untuk beberapa perannya.
"Ini menjelang masa tenang kurang beberapa hari lagi, maka tentu kami akan fokus pada persolan bagi-bagi uang. Ada beberapa hal yang barang kali bisa disinergikan dengan peran KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Ketua Bawaslu, Abhan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
Selain itu, Abhan mengatakan kedatangannya ke gedung merah putih juga bertujuan untuk mengundang pimpinan KPK hadir di acara Apel Pengawasan Bawaslu Nasional yang akan digelar Jumat (12/4/2019) besok.
Ia berharap ada pimpinan KPK yang bisa hadir dalam apel tersebut, karena juga akan membahas mengenai politik uang.
"Jadi kami besok ada acara apel patroli pengawasan jajaran Bawaslu kami secara nasional. Ini dalam rangka untuk menghadapi masa tenang terutama fokus pengawasan kami terkait dengan persoalan politik uang. Harapan kami besok ada pimpinan KPK ada yang hadir," jelas Abhan.
Lebih jauh Abhan mengatakan, pihaknya sampai hari ini sudah menangani 25 kasus politik uang. Beberapa diantaranya sudah divonis dan diberikan sanksi bahkan didiskualifikasi.
"Terkait politik uang, ada beberapa kasus yang sudah kami tindak lanjuti dan sudah vonis, ada sekitar 25 kasus tindak pidana kualifikasi politik uang dan sudah kami tindak lanjuti sampai pada sanksi administratif diskualifikasi ada," pungkas Abhan.
Baca Juga: Sindir Politik Uang, Capres Prabowo Subianto Malah Dikasih Duit
Berita Terkait
- 
            
              Bukan Hoaks, Bawaslu Telusuri Keaslian Surat Suara Tercoblos di Malaysia
 - 
            
              Beredar Foto Anak SD Ditempel Stiker Jokowi, Adik Prabowo: Enggak Boleh Itu
 - 
            
              Foto Anak SD Ditempel Stiker Jokowi, FPI: Enggak Ada Tindakan Bawaslu?
 - 
            
              Bowo Sidik Akan Ajukan Justice Collaborator, KPK: Ada Syaratnya
 - 
            
              Bawaslu: Kampanye Jokowi dan Prabowo Masih Banyak Libatkan Anak
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI