Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari)

Suara.com - Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu menanggapi kritik keras mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal anggaran TNI yang dinilai lebih kecil dibanding dengan institusi lainnya, yakni sebesar Rp 6 triliun.

Ryamizard dengan tegas menepis kritik dari Gatot tersebut. Ia mengatakan, saat ini anggaran untuk pertahanan Indonesia sudah melampaui jauh jumlah yang disebutkan oleh Gatot. Anggaran pertahanan, kata dia, sudah mencapai hingga seratus triliun lebih.

"Sudah lah Gatot Nurmantyo sudah, sudah dulu. Anggaran kita sebelumnya di bawah di bawah 50 kan, 60, 50. Sekarang sudah seratus lebih. 108, apalagi? mau ngambil uang rakyat, enggak mungkin?" ujar Ryamizard di Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Ryamizard mengatakan, anggaran pertahanan tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemerintah telah mempertimbangkan penentuan tersehut berdasarkan skala prioritas, di mana kesejahteraan rakyat menjadi hal utama dan mendasar.

"Kita ini tentara rakyat, rakyat dulu lah yang diutamakan. Kalau di India sana militer kuat tapi rakyat banyak yang miskin, kalau kepanasan mati, kedinginan mati, itu jangan sampai terjadi di sini dong," tutur Ryamizard.

"Masa kita menomorsepuluhkan rakyat, pokoknya alutsista bagus rakyat terserah, enggak bener, bukan tentara rakyat itu," ujarnya.

Sebelumnya, Gatot mengkritisi anggaran TNI yang dinilai terlalu kecil, bahkan jika dibandingakan dengan institusi lainnya dengan jumlah personel jauh di bawah TNI.

"Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga tapi ini saya perlu informasikan krn saya mantan panglima tni agar rakyat bersatu jangan terpecah pecah," kata Gatot saat sambutan dalam acara pidato kebangsaan Capres Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

Gatot mengklaim bahwa saat itu, dengan jumlah 445 ribu personel, APBNP untuk TNI hanya senilai Rp 6 triliun. Belum lagi, kata dia, anggaran itu harus dibagi-bagi lagi.

"Anggarannya hanya Rp 6 triliun lebih. Sehingga departemen pertahanan dapat Rp 1 triliun, angkatan darat Rp 1 triliun lebih, AL Rp 1 triliun lebih, angkatan udara Rp 1 triliun lebih, dan Mabes TNI Rp 900 miliar," ujar Gatot.

Ia kemudian membandingkan besaran anggaran tersebut dengan institusi lainnya semisal Polri.

"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan ada senjata panjang sedikit saja dan jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu tetapi anggarannya Rp 4 triliun. Dan Kepolisian Republik Indoneaia Rp 17 triliun," ucap Gatot.