Suara.com - Beredar pesan di WhatsApp berisi imbauan kepada pemilih terutama yang lanjut usia (lansia) agar membawa kertas kepekan atau contekan untuk dipakai ketika di bilik suara. Alasannya, warga lansia kadang lupa maupun bingung untuk mencoblos capres, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Mohon sebelum menuju TPS, agar dibuat catatan di secarik kertas. PILIHAN: Presiden No: ……, DPD No: ….., DPD:…., DPRRI Partai: …. Nama: …., DPRD Provinsi Partai: …… Nama:….., DPRD Kota/Kab LUAR JAKARTA Partai: …., Nama:…… Nb: Kalau kita tidak memiliki catatan itu, terlebih LANSIA, saya yakin bisa kebingungan di bilik di TPS." demikian pesan yang beredar via WhatsApp.
Di samping itu, beredar kabar di grup-grup WhatsApp tentang perlunya membawa contekan itu. Bahkan, sejumlah anggota grup sudah mengisi nama-nama yang harus dicoblos baik untuk pemilu presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Tujuannya adalah pemilih tidak lupa atau salah mencoblos calon tertentu saat di bilik suara. Maklum, ada lima surat suara yang harus dicoblos dan ukurannya pun lebar. Kelima surat suara itu berwarna berbeda. Surat suara pilpres berwarna abu-abu. Ukurannya 22 cm x 31 cm.
Sedangkan surat suara calon anggota DPD berwarna merah dilengkapi foto calon, surat suara DPR berwarna kuning, surat suara calon anggota DPRD provinsi berwarna biru, dan surat suara calon anggota DPRD kabupaten/kota berwarna hijau.
Surat suara anggota legislatif itu dilengkapi logo partai politik, nama caleg, dan nomor urut. Ukuran surat suara calon anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berukuran 51 cm x 82 cm. Banyaknya surat suara dengan daftar nama yang sangat banyak rentan membuat pemilih terutama yang lansia bingung. Namun, larangan itu ditetapkan oleh KPU.
Tanggapan Bawaslu
Dikutip dari Solopos.com, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (16/4/2019), menyatakan dalam rapat KPU dan Bawaslu tingkat Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2019), soal kertas contekan itu dibahas.
Salah satu hasil rapat itu adalah “Pemilih dilarang membawa kertas contekan sebagai bantuan dalam memberikan suaranya, dan KPPS 4 dan 5 memastikan pemilih tidak membawa bahan tersebut”.
Baca Juga: CEK FAKTA: Luhut Diusir Mahasiswa dan Diteriaki Prabowo, Benarkah?
Di samping larangan itu, pemilih juga dilarang membawa HP ke bilik suara, mendokumentasikan, hingga mengunggah ke medsos.
Berita Terkait
-
Bawaslu Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan di Sidney Australia
-
Sambut Pemilu 2019, Skuat Persija Diberikan Libur Dua Hari
-
Habis Nyoblos, Ma'ruf Amin Pantau Quick Count di Rumah Situbondo
-
Ikutan Pemilu 2019, Sederet Artis Indonesia Ini Nyoblos di Luar Negeri
-
CEK FAKTA: Luhut Diusir Mahasiswa dan Diteriaki Prabowo, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
Rekam Jejak Halim Kalla: Dari Inovator Bioskop Digital ke Tersangka Korupsi Rp1,3 Triliun
-
TKA 2025 Resmi Ditutup, Selanjutnya Fase Apa yang Dilalui Para Siswa?
-
Sandera Polisi saat Demo Rusuh, Hakim Perintahkan 2 Mahasiswa Undip Dibebaskan dan Berkuliah Lagi
-
Terkuak! Ahli Beberkan Aturan Krusial Penetapan Tersangka di Sidang Praperadilan Nadiem
-
Cegah Tragedi Al Khoziny Terulang, Pemerintah Akan Audit dan Rehabilitasi Pesantren Tua
-
Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Jalan, KPK Panggil Walikota Padangsidimpuan dan Ketua PKB Sumut
-
Red Notice Masih Dikaji, Riza Chalid dan Jurist Tan Belum Tercatat jadi Buronan Interpol?
-
Imbas Pemotongan Dana Transfer dari Pusat, Pramono Pangkas Kuota Rekrutmen PJLP hingga PPSU
-
Pria Diduga ODGJ Mengamuk di Cilandak, Empat Warga dan RT Jadi Korban Penusukan
-
Demokrat Klarifikasi Video SBY Tak Salami Kapolri di HUT TNI: Sudah Lama Bercengkerama di...