Suara.com - Seorang Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dilaporkan dikeroyok massa yang diduga pendukung dari salah satu calon legislatif atau caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Sungai Penuh.
Massa juga dilaporkan membakar sejumlah kotak dan surat suara yang sudah dihitung oleh panitia pemilihan.
Dari informasi, insiden itu terjadi pada Kamis (18/4/2019) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu korban bernama Suardi, tengah melakukan tugasnya sebagai Panwascam.
Terkini, tim dari Bawaslu Kota Sungai Penuh sudah melakukan penelusuran di lokasi kejadian.
Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Jumiral mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran itu, kotak suara yang dibakar massa adalah di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Di tiga TPS tersebut terdapat 15 kotak suara.
"Dari 15 kotak suara tersisa dua kotak suara yang tidak terbakar. Berarti ada 13 kotak suara yang terbakar," ujar Jumiral seperti dilansir Metrojambi.com (jaringan Suara.com), Kamis (18/4/2019).
Menurut dia, aksi pengeroyokan dan pembakaran surat suara itu terjadi saat proses penghitungan sudah selesai, dan siap-siap didistribusikan ke PPK.
"Melihat dari kejadian ini kemungkinan akan PSU," kata Jumiral.
Hal itu karena semua berkas seperti surat suara juga ikut terbakar. Namun pihaknya masih melakukan pengkajian terlebih dahulu.
Baca Juga: Heboh Surat Suara Dicoret-coret Berisi Tulisan hingga Gambar Kelamin Pria
Polisi Turun Tangan
Terkait insiden di Kota Sungai Penuh itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan.
"Direktur Reskrimum juga sudah turun ke Sungai Penuh," ujar Muchlis saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/4/2019).
Muchlis menyebutkan yang terbakar adalah kotak dan surat suara untuk DPRD Kota Sungai Penuh.
Terkait insiden itu, Muchlis mengatakan sejauh ini belum ada penambahan personel pengamanan.
"Tidak ada penambahan. Personel di sana (Sungai Penuh) masih lengkap. Yang kita kirim kemarin belum ditarik," ujar dia.
Berita Terkait
-
Heboh Surat Suara Dicoret-coret Berisi Tulisan hingga Gambar Kelamin Pria
-
Bawaslu Ungkap 3.250 TPS Tak Siap Gelar Pencoblosan 17 April Kemarin
-
Anggota Panwascam di Jambi Dikeroyok, Kotak dan Surat Suara Dibakar
-
Jokowi-Ma'ruf Unggul di Inggris, Suara Prabowo - Sandi Tak Ada Setengahnya
-
Bawaslu Yogyakarta Temukan Surat Suara Tercoblos Sampai Dirusak
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik