Suara.com - Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Bogor kembali menelan korban jiwa. Kali ini menimpa Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), Anwar Sofyan (62). Ia diketahui meninggal dunia diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugasnya mengawal proses demokrasi di Indonesia.
"Iya betul (meninggal dunia), dia tugas di TPS 74," kata kakak kandung Anwar, Parlindungan Harahap kepada wartawan, Selasa (23/4/2019).
Parlindungan menjelaskan, sebelum meninggal dunia, adiknya sempat mengalami masuk angin dan sesak nafas sehingga dibawa ke klinik terdekat pada Senin (22/4/2019) malam. Setelah itu, Anwar kembali ke rumahnya, nahas ia dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 07.00 WIB pada Selasa (23/4/2019) pagi tadi.
"Kabarnya semalam dia sakit, masuk angin berat, sesak nafas terus dibawa ke dokter 24 jam. Terus pulang ke rumah, meninggal dunia pagi tadi," ungkap dia.
Parlindungan menyebut, bahwa kondisi kesehatan ayah tiga anak itu cukup baik serta tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Namun selama bertugas menjadi Ketua KPPS, Anwar kerap pulang ke rumahnya dini hari sehingga diduga kelelahan.
"Dia (Anwar) sebelumnya gak punya penyakit, tapi dari kemarin kerja terus sampai pagi. Setiap pemilu emang ikut terus, tapi kayaknya pemilu sekarang terlalu banyak dan panjang," beber Parlindungan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin mengatakan bahwa Anwar merupakan Ketua KPPS TPS 74, RT 03 RW13, Kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor.
"Iya almarhum meninggal dunia tadi pagi. Almarhum rencananya segera dimakamkan. Jadi di Kota Bogor sampai sekarang ada dua petugas yang meninggal dunia dan lima yang dirawat," ujar Samsudin.
Sebelumnya, petugas KPPS bernama Rasty Miranda (24) di TPS 31, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, juga meninggal dunia karena diduga kelelahan selama menjalankan tugasnya pada Minggu 21 April 2019 lalu.
Baca Juga: Warganet Kumpulkan Donasi untuk Korban Pemilu 2019 Lewat Situs Kitabisa.com
Selain itu, terdapat pula lima petugas yang dirawat yakni Asep dan Wawan anggota KPPS, Bojongkerta, Hana anggota KPPS Empang, Yudi anggota PPS Bondongan dan Ani anggota PPS Kedungwaringin.
Kontributor : Rambiga
Berita Terkait
-
Update Real Count KPU Pilpres 2019: Jokowi 55,09% - Prabowo 44,91%
-
Hindari Kecurangan, KPU Kota Surabaya Hitung Ulang Suara di 8.146 TPS
-
Disinggung tentang Istilah Cebong dan Kampret, Begini Reaksi Jokowi
-
Warganet Kumpulkan Donasi untuk Korban Pemilu 2019 Lewat Situs Kitabisa.com
-
Jangan Khawatir, Caleg Stres Kalah Pemilu Bisa Berobat Pakai BPJS
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?