Suara.com - Calon presiden nomor urut 01 petahana Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan pada seluruh masyarakat terkait pemilu. Pesan itu juga ada hubungannya dengan istilah cebong dan kampret, yang selama ini sudah sering berseliweran di media sosial.
Jokowi menyampaikannya saat berbincang dengan wartawan senior iNews Ariyo Ardi dalam tayangan iNews Sore pada Senin (22/4/2019) kemarin.
Presiden ke-7 RI ini sempat memberi tanggapan untuk perkembangan Pemilu 2019, yang menurut Ariyo Ardi kemungkinan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK), seperti pada 2014 silam.
"Ya itu kan mekanisme yang memang sudah diatur oleh Undang-Undang, ya enggak apa-apa. Mekanismenya ada. Kalau merasa ada yang curang, lapor ke Bawaslu. Kalau masih kurang, tarik ke MK," jelas Jokowi. "Saya kira itumekanisme yang konstitusional, ya itu. Dijalani saja."
Setelah itu, Ariyo Ardi menyinggung istilah cebong dan kampret. Ia meminta tanggapan dari sang capres petahana terkait julukan untuk masing-masing kubu pendukung Jokowi dan Prabowo itu.
"Bermula sejak pilkada dan sampai saat ini, sampai Pemilu 2019, ada sebutan yang kurang bagus, Pak, di masyarakat. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret," ujar Ariyo Ardi.
Sebelum Ariyo Ardi selesai berbicara, Jokowi sudah memberikan reaksi tertawa mendengar istilah itu. Dirinya kemudian memberikan komentar sekaligus pesan bagi seluruh masyarakat.
Ia mengimbau agar dihentikan saja penggunaan julukan semacam itu demi perdamaian.
"Sudahlah. Kehendak rakyat sudah ditentukan di 17 April kemarin, di hari pencoblosan sudah. Nah setelah itu, sudahlah enggak usah ada lagi istilah cebong, kampret. Stop," tegas Jokowi.
Baca Juga: Real Count KPU Selasa Pagi: Jokowi 54,84% - Prabowo 45,16%
"Sudah, enggak ada lagi. Kita kembali lagi berangkulan sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air," tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
Hindari Kecurangan, KPU Kota Surabaya Hitung Ulang Suara di 8.146 TPS
-
Warganet Kumpulkan Donasi untuk Korban Pemilu 2019 Lewat Situs Kitabisa.com
-
Jangan Khawatir, Caleg Stres Kalah Pemilu Bisa Berobat Pakai BPJS
-
Korban Pemilu 2019 Berjatuhan, Pengawas TPS Tewas Kelelahan di Kaltara
-
Pemilu 2019 Banyak Makan Korban Jiwa, KPU Tunggu Evaluasi DPR
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO