Suara.com - Sejumlah warga Indonesia mengumpulkan donasi untuk keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 melalui situs penggalangan dana kitabisa.com.
Hingga Selasa (23/4/2019) pagi pukul 06.30 WIB atau empat hari setelah peluncuran, tercatat sebanyak 876 donatur telah memberikan sumbangan dengan nominal uang senilai Rp 100 juta atau 40 persen dari target pencapaian sebesar Rp 250 juta.
Kampanye penggalangan dana itu berjudul Tribute to Pahlawan Demokrasi dibuat oleh penulis skenario Jenny Jusuf pada 20 April 2019 dan berlangsung selama 28 hari.
Merujuk data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), hingga Senin sore (22/3), tercatat sebanyak 91 petugas KPPS di 15 provinsi dikabarkan meninggal dunia, sedangkan 374 petugas sakit.
Adapun jumlah polisi yang meninggal dunia dalam tugas pengamanan Pemilu 2019 berjumlah 15 orang.
Jenny Jusuf seperti dikutip dari situs kampanye galang dana kitabisa.com, mengatakan umumnya petugas KPPS meninggal akibat kelelahan setelah bertugas melakukan pemungutan suara dan penghitungan hasil suara lebih dari 24 jam, namun tidak sedikit pula yang pingsan dan mengalami kecelakaan usai bekerja.
"Mereka pergi dari rumah untuk mengawal suara kita dan tidak pernah kembali. Mari kirimkan simpati dan dukungan agar berkurang beban keluarga yang ditinggalkan," tulisnya.
Sejumlah komentar berupa harapan dan doa menyertai kampanye itu, di antaranya Doddy Yudhanta.
"Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh Pahlawan Demokrasi," tulis Doddy Yudhanta.
Baca Juga: Jangan Khawatir, Caleg Stres Kalah Pemilu Bisa Berobat Pakai BPJS
Salah satu donatur lainnya, Diah Syanti mengharapkan agar donasi yang disumbangkan masyarakat bisa meringankan kesedihan para keluarga. "Semoga bisa membantu meringankan kesedihan akibat ditinggal orang yang mendedikasikan dirinya untuk pemilu," tulis Diah Syanti.
Untuk mengirimkan dana atau mengetahui jumlah donasi bisa klik kitabisa.com
Sementara KPU RI merencanakan pemberian santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia sekitar Rp 30-36 juta, sakit hingga cacat maksimal Rp 30 juta dan terluka Rp 16 juta.
Selain itu, lembaga resmi penyelenggara pesta demokrasi tersebut juga akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu dengan membatalkan rencana pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak untuk pilpres, pilkada dan pemilu legislatif (pileg). (Antara)
Berita Terkait
-
Jangan Khawatir, Caleg Stres Kalah Pemilu Bisa Berobat Pakai BPJS
-
Korban Pemilu 2019 Berjatuhan, Pengawas TPS Tewas Kelelahan di Kaltara
-
Pemilu 2019 Banyak Makan Korban Jiwa, KPU Tunggu Evaluasi DPR
-
Real Count KPU Selasa Pagi: Jokowi 54,84% - Prabowo 45,16%
-
Presiden Jokowi: Petugas Pemilu yang Gugur Pejuang Demokrasi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?