Suara.com - Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak merasa heran melihat PDI Perjuangan terusik dengan klaim kemenangan yang disampaikan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Padahal, kata dia, kubunya tidak pernah terganggu dengan klaim kemenangan yang disampaikan PDI Perjuangan.
"Pertanyaaan adalah kenapa PDIP terganggu dengan klaim kemenangan yang didasari oleh data internal. Kami saja tidak terganggu misalnya dengan data klaim kemenangan PDIP," kata Dahnil di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019) malam.
Menurut Dahnil, sebelum ada pengumuman resmi dari KPU terkait hasil final penghitungan suara Pilpres, tidak ada klaim yang disebut legal. Di sisi lain, klaim Prabowo ialah menggunakan data internal.
"Jadi tidak ada yang melarang klaim kemenangan selama itu punya data, toh sekarang kan tidak ada data yang legal yang menyatakan bahwasanya pak Prabowo atau Jokowi itu menang," ujarnya.
"Data internal kita menunjukkan data di sini menang. Di sana juga mengakui kemenangan, jadi saya pikir, kita lihat saja nanti bagaimana pengumuman KPU," pungkasnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan meminta Prabowo menghentikan klaim kemenangan dan mengalahkan Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. PDIP menilai Prabowo klaim kemenangan 62 persen sampai 80 persen tanpa berlandaskan bukti.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan selama klaim itu, BPN Prabowo - Sandiaga tidak pernah memberikan bukti data. Bahkan minimal tempat perhitungan.
Sehingga, PDI Perjuangan mengimbau Prabowo Subianto untuk menghentikan klaim kemenangan secara sepihak tanpa pernah menunjukkan bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara riil Pemilu 2019.
"Prabowo mengklaim kemenangan sepihak, tapi tidak pernah menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara riil Pemilu 2019, berdasarkan data C1," kata Hasto dalam keterangan persnya, Kamis (25/4/2019).
Baca Juga: Pelajar SMK Cilacap Ini Bikin Tempat Sampah Otomatis
Berita Terkait
-
BPN Klaim Prabowo Menang 80 Persen, TKN Jokowi: Jangan-jangan Halusinasi
-
Dahnil Anzar Anggap 'Lebay' Ajakan Rekonsiliasi untuk Jokowi dan Prabowo
-
Dilema Petugas KPPS: Kerja Tak Kenal Waktu, Honor Kecil Bayar Telat
-
Update Real Count KPU Jumat Pagi: Jokowi 56,07% - Prabowo 43,93%
-
BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Sudah Kumpulkan 400.000 Form C1
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus