Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menyarankan kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama untuk tidak menggelar Ijtima Ulama III yang akan digelar dalam waktu dekat. Sebab publik sudah tidak peduli dengan hal seperti itu.
Kata Ray, jika Ijtima Ulama tetap digelar berdampak pada hilangnya wibawa dari Ijtima Ulama.
"Kalau saran saya sih ya, kalau mereka mau melakukannya silahkan. Tapi saran saya (Kalau Ijtima Ulama III digelar) lama lama mereka kehilangan wibawa, publik juga kehilangan respect kepada aktivtas-aktivitas itu," ujar Ray kepada Suara.com, Jumat (26/4/2019).
Sebab kata Ray, Ijtima Ulama sudah menunjukkan adanya kepentingan politik, bukan lagi murni Ijtima Ulama.
"Sebab sudah jelas indikasinya semuanya sudah menjelaskan secara terang benderang bahwa pamor yang namanya Ijtima Ulama itu sudah kehilangan," kata dia.
Diketahui Ijtima Ulama III akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Ijtima Ulama III tersebut digelar untuk membicarakan langkah-langkah GNPF Ulama melihat situasi bangsa pasca Pemilu 2019 serta akan menentukan sikap yang ditempuh ulama dan umat Islam dalam menyikapi kecurangan dalam pemilu.
Direktur Lingkar Madani Indonesia menilai masyarakat sudah melihat bahwa Ijtima Ulama bukan lagi sekedar kegiatan keagamaan, melainkan kegiatan politik.
"Kalau mau melakukan silahkan, tapi saran saya lebih baik tidak perlu lagi karena itu akan mengurangi respect publik terhadap bukan saja terhadap Ijtima ulama tapi terhadap syiar-syiar keislaman di masa yang akan datang," tandasnya.
Baca Juga: Ijtima Ulama III Bakal Digelar, TKN: Tunggu Saja Keputusan KPU
Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengatakan, Ijtima Ulama III dirumuskan oleh ulama-ulama yang tergabung ke dalam PA 212 dan akan digelar sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
"Langkah apa yang harus kita ambil karena kita selalu berpijak kepada fatwa dan Ijtima Ulama," kata Slamet di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).
"Kita selalu minta masukan para ulama, termasuk kan ketika capresnya hasil rekomendasi Ijtima Ulama, ya saya pikir wajar saja kalau nanti dikembalikan ke Ijtima Ulama dengan hasil yang ada," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ijtima Ulama III Bakal Digelar, TKN: Tunggu Saja Keputusan KPU
-
GNPF Ulama Akan Gelar Ijtima Ulama III Pasca Pemilu 2019
-
Prabowo ke Media Asing: Saya Berani Lawan Permintaan Ulama
-
Yusuf Mansur Dukung Jokowi, BPN: Prabowo Didukung Ijtima Ulama
-
Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Forum Caleg PBB Dukung Prabowo - Sandiaga
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Paket Bansos 'Wakil Presiden RI' Muncul di Tengah Aksi Hari Tani
-
Duduk Perkara Polemik Ijazah Gibran yang Dipermasalahkan Roy Suryo, Benarkah Tidak Sah?
-
Polisi Gencar Pasang Plang Peringatan di Hutan Riau: Karhutla Musuh Bersama!
-
Anak Purbaya Bandingkan Kinerja Sri Mulyani Vs Ayahnya: Satu Cekek, Satu Mandiin
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid