Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD diingatkan oleh rekannya untuk tidak lagi menanggapi perdebatan mengenai penghitungan suara Pemilu 2019. Pasalnya, ia menduga ada komplotan yang sengaja mengadu domba agar suasana Pemilu 2019 kacau.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd. Sebelumnya, Mahfud MD sempat terlibat perang argumen dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan mantan zekretaris menteri Kementerian BUMN M Said Didu.
Mahfud MD pun diingatkan oleh rekannya yang tak disebutkan identitasnya oleh Mahfud MD agar berhenti menanggapi berbagai komentar mengenai sistem IT Komisi Pemilihan UMum (KPU).
"Saya baru dapat pesan dari kawan saya agar tak melayani lagi debat soal situng," kata Mahfud MD seperti dikutip Suara.com, Kamis (25/4/2019).
Mahfud MD menyebutkan, alasan kawannya mengingatkan Mahfud MD lantaran ada komplotan yang berbagi peran untuk mendukung maupun menyerang.
Tujuan dari komplotan itu adalah untuk mengadu domba sehingga tercipta kekacauan. Rekan Mahfud MD pun memintanya agar tidak terlibat dalam perdebatan itu.
"Sebab dari yang mendukung atau yang menyerang ada satu komplotan yang berbagi peran. Yang satu berperan membela A, satunya berperan membela B dengan sama kerasnya. Tendensinya mengadu domba agar kacau. Nunggu manual saja," ungkap Mahfud MD.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Digitalisasi Pendidikan Merupakan Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat
-
Massa Aksi di Balai Kota Depok Tuntut Kelanjutan Program MBG: Demi Sejahterakan Petani dan Nelayan
-
Arahan Prabowo ke Bahlil: Pastikan Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Terulang