Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengungkapkan alasan masyarakat Sumatera Barat lebih memilih Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Penjelasan Andre tersebut untuk menjawab komentar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebut Sumbar sebagai provinsi garis keras dalam hal agama.
Menurut Andre, bahwa masyarakat keturunan Minang yang beragam Islam memang menjadi umat yang taat namun bukan garis keras seperti yang disinggung Mahfud MD. Andre menegaskan bahwa masyarakat Minang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
"Kami orang Minang memang alhamdulillah adalah penganut Islam yg taat, tapi kami bukan lah garis keras dan Radikal Prof @mohmahfudmd . Kami adalah umat Islam yg Rahmatallil Alamin. Kami orang Minang sangat toleran dalam kehidupan beragama. Semua hidup rukun berdampingan," cuit Andre di akun Twitternya @andre_rosiade pada Minggu (28/4/2019).
Andre kemudian menceritakan, bahwa dirinya merupakan salah satu putra asli Sumbar. Ia lahir di Sumbar, bahkan kini dia maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Sumbar. Sedari kecil ia terbiasa hidup berdampingan dengan agama lainnya.
"Untuk Prof @mohmahfudmd yang saya hormati. Saya lahir, besar, bahkan Daerah Pemilihan saya adalah Sumbar. Alhamdulillah suara yang memilih saya sebagai calon anggota DPR RI pun tertinggi dalam sejarah di Sumbar. Saya dari SD sampai SMP sekolah di Sekolah Khatolik di Kota Padang," katanya.
Lebih lanjut Andre mengungkapkan mengapa Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin kalah telak di Sumbar. Andre mengatakan bahwa alasan mereka tidak memilih Jokowi ialah karena kondisi perekonomian yang ternyata masih sulit. Masalah mahalnya listrik, harga sembako hingga sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan utama mengapa masyarakat Minang kemudian berpaling dari Jokowi.
"Alasan masyarakat Minang tidak memilih pak @jokowi adalah ekonomi. Karena kehidupan ekonomi yang sulit, cari pekerjaan susah, harga sembako di pasar tidak terjangkau, listrik mahal, pupuk mahal, dan lain-lain. Mudah-mudahan Prof @mohmahfudmd paham penjelasan saya ini. Salam hormat," pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di sanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.
Baca Juga: Prabowo Menang di Provinsi Garis Keras? Sandiaga Nasihati Mahfud MD
Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.
"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal