Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengungkapkan alasan masyarakat Sumatera Barat lebih memilih Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Penjelasan Andre tersebut untuk menjawab komentar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebut Sumbar sebagai provinsi garis keras dalam hal agama.
Menurut Andre, bahwa masyarakat keturunan Minang yang beragam Islam memang menjadi umat yang taat namun bukan garis keras seperti yang disinggung Mahfud MD. Andre menegaskan bahwa masyarakat Minang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
"Kami orang Minang memang alhamdulillah adalah penganut Islam yg taat, tapi kami bukan lah garis keras dan Radikal Prof @mohmahfudmd . Kami adalah umat Islam yg Rahmatallil Alamin. Kami orang Minang sangat toleran dalam kehidupan beragama. Semua hidup rukun berdampingan," cuit Andre di akun Twitternya @andre_rosiade pada Minggu (28/4/2019).
Andre kemudian menceritakan, bahwa dirinya merupakan salah satu putra asli Sumbar. Ia lahir di Sumbar, bahkan kini dia maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Sumbar. Sedari kecil ia terbiasa hidup berdampingan dengan agama lainnya.
"Untuk Prof @mohmahfudmd yang saya hormati. Saya lahir, besar, bahkan Daerah Pemilihan saya adalah Sumbar. Alhamdulillah suara yang memilih saya sebagai calon anggota DPR RI pun tertinggi dalam sejarah di Sumbar. Saya dari SD sampai SMP sekolah di Sekolah Khatolik di Kota Padang," katanya.
Lebih lanjut Andre mengungkapkan mengapa Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin kalah telak di Sumbar. Andre mengatakan bahwa alasan mereka tidak memilih Jokowi ialah karena kondisi perekonomian yang ternyata masih sulit. Masalah mahalnya listrik, harga sembako hingga sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan utama mengapa masyarakat Minang kemudian berpaling dari Jokowi.
"Alasan masyarakat Minang tidak memilih pak @jokowi adalah ekonomi. Karena kehidupan ekonomi yang sulit, cari pekerjaan susah, harga sembako di pasar tidak terjangkau, listrik mahal, pupuk mahal, dan lain-lain. Mudah-mudahan Prof @mohmahfudmd paham penjelasan saya ini. Salam hormat," pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di sanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.
Baca Juga: Prabowo Menang di Provinsi Garis Keras? Sandiaga Nasihati Mahfud MD
Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.
"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu
-
Ironi Jembatan Kewek: Saat Jalan Ditutup, Warga Jogja Justru Temukan 'Surga' Bermain
-
Bom Waktu di Bawah Flyover: Mengapa Sampah Menggunung di Ciputat?