Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa akan dikonsultasikan dengan beberapa pihak. Di antaranya DPR, tokoh formal hingga tokoh masyarakat.
Jokowi menuturkan konsultasi pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, karena hal tersebut menyangkut masa depan dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif.
"Sehingga kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat. Karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," ujar Jokowi di PT KMK Global Sports I, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, nantinya akan ada undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota. Kendati demikian, wacana pemindahan ibu kota tetap harus dikonsultasikan kepada DPR sebagai mitra pemerintah.
"Ya nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik semuanya kalau sudah matang, nanti diputuskan tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata Jokowi.
Jokowi menyebut ada tiga kandidat wilayah yang menjadi tempat untuk rencana pemindahan ibu kota baru. Tiga wilayah tersebut yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira kira itu lah," katanya.
Meski demikian, kata Jokowi, tiga kandidat daerah ibu kota tersebut belum diputuskan dalam rapat. Sebab pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan dan lainnya.
"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," ujar Jokowi lagi.
Baca Juga: Dubes Australia Berharap Ibu Kota Indonesia Tetap di Jakarta
Lebih lanjut, pemerintah juga masih akan membahas pengembangan ibu kota ke depan. Karena itu perlu ada perhitungan sebelum keputusan adanya pemindahan ibu kota.
"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Dubes Australia Berharap Ibu Kota Indonesia Tetap di Jakarta
-
Jokowi Akhirnya Ungkap Kandidat Wilayah Ibu Kota Baru Negara, Ini Dia
-
Habib Rizieq: Menteri, Polisi, ASN, Kepala Daerah Dipaksa Menangkan Jokowi
-
Jelang May Day, Jokowi Makan Siang di Kantin Pabrik Produksi Sepatu Nike
-
Rencana Pemindahan Ibu Kota, Ini Daerah yang Direkomendasikan Kepala BNPB
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR