Suara.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengeluarkan maklumat atas adanya kecurangan dalam Pemilu 2019. Rizieq pun menyinggung kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Habib Rizieq menyampaikan hal tersebut melalui sebuah video yang diunggah oleh akun Youtube Ulama Daily Life pada Sabtu (27/4/2019). Karena Pemilu 2019 diwarnai kedzaliman dan kecurangan, maka perlu menurutnya membuat sebuah maklumat.
"Sehubungan telah terjadinya kezaliman dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu 2019, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan maklumat dari Kota Suci Makkah Al-Mukarromah untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia demi tercurahnya rahmat dan ridho Allah SWT," kata Rizieq.
Berbicara soal hukum kecurangan, Rizieq menjelaskan bahwa Allah SWT akan murka kepada orang-orang yang berbuat curang. Landasan Rizieq tersebut berdasarkan surat Al - Mutaffifin.
"Yang artinya celakah bari orang-orang curang dan rasullah SAW menolak orang yang curang sebagai golongan sebagaimana Hadist Riwayat Imam Muslim," ujarnya.
Kemudian Rizieq melihat hukum kecurangan dengan memperhatikan Pasal 22 Huruf e Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 463 Ayat 1 sampai dengan 4 yang telah mengatur saksi hukum bagi caleg maupun capres dan cawapres. Dalam pasal itu disebutkan apabila ada yang berbuat kecurangan, maka bisa dibatalkan pencalonannya dalam pemilu.
Lantas Rizieq pun menjelaskan maksud dari kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Rizieq melihat kecurangan terstruktur dari pengerahan perangkat negara untuk memenangan paslon nomor urut 01.
"Karena dilakukan oleh struktur perangkat negara dengan penggunaan fasilitas negara sehingga presiden dan para menteri bersama Polri dan kepala daerah menekan dan memaksa seluruh ASN dan keluarganya hingga kepala desa dan warganya untuk pemenangan Jokowi," tuturnya.
Selain itu Rizieq juga mengatakan kalau kecurangan tersebut ditandai oleh adanya pengerahan BUMN serta ASN-nya untuk berkampanye Jokowi - Maruf Amin. Bahkan apabila ada ASN yang engga ikut terancam sanksi pemecatan. Dalam kesempatan itu Rizieq juga menyinggung soal Jokowi yang tidak mengajukan cuti saat menjadi capres.
Baca Juga: FPI Beberkan Penyebab Prabowo Kalah di TPS Kandang Habib Rizieq
"Presiden pun tidak cuti selama kampanye agar leluasa menggunakan fasilitas negara sekaligus menjebak lawan politik. Selama masa kampanye berhadapan dengan presiden bukan dengan calon presiden," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Jelang May Day, Jokowi Makan Siang di Kantin Pabrik Produksi Sepatu Nike
-
Politisi Demokrat Sebut Jokowi Blunder Parodikan 'Siap Presiden' Prabowo
-
TKN Tanya Alasan Prabowo Dipanggil Presiden, Ini Jawaban BPN
-
Hingga Selasa Pagi, Prabowo Tertinggal 10,23 Juta Suara dari Jokowi
-
Jokowi Pilih Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa, Ini Alasannya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT