Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal atua BKPM mencatat investasi yang masuk pada kuartal I 2019 sebesar Rp 195,1 triliun. Raihan itu naik 5,3 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,3 triliun.
Kepala BKPM, Thomas Lembong menjabarkan raihan investasi tersebut terdiri dari l Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun atau meningkat 14,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun atau turun 0,9 persen periode yang sama tahun lalu.
"Mengacu data kuartal l Tahun 2019 terjadi tren pasitif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah -11,6 persen menjadi -0,9 persen pada Triwulan I Tahun 2019," kata Thomas dalam keterangannya, Selasa (30/4/2019).
BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN dan PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) diantarnyav Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1 persen), DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7 persen), Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0 persen), Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5 persen), dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4 persen).
Sementara, realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7 persen dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun.
"Capaian ini (luar jawa) disumbang oleh Investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia," tutur dia.
Sedangkan, realisasi investasi (PMDN dan PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) yaitu Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19.1 persen), Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17 persen), Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10 persen), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7 persen), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7 persen).
Berita Terkait
-
Jokowi Geram Proses Perizinan Investasi Ruwet Banyak Aturan
-
Prabowo Kerap Singgung Investasi Asing, Begini Penjelasan Kepala BKPM
-
Siapapun Presidennya, BKPM Minta Perizinan Investasi Dipermudah
-
INDEF: Indonesia Masih Butuh Investasi Asing
-
Investor Asing Makin Naksir Indonesia, Aliran Modal per Februari Rp 63 T
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini