Suara.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Satya Arinanto menyatakan penyelenggaraan pemilu ke depannya masih perlu digelar serentak.
Meski begitu, ia mengemukakan Pemilu 2019 perlu dievaluasi dalam konteks penyelengaraannya. Menurut Satya yang harus dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah pemilihan legislatif agar diperhatikan oleh masyarakat.
"Selama ini kan hanya Pilpres saja yang diributkan, tapi empat kotak (pemilihan legislatif) tak menjadi perhatian. Inilah yang perlu dievaluasi diharapkan lima kotak di Pemilu ini menjadi perhatian," kata Satya di Kampus UI Depok, Jawa Barat Selasa (30/4/2019).
Masih menurutnya, Pemilu 2019 yang digelar serentak perlu dipertahankan di pemilu mendatang. Karena, sambung Satya, jika diubah penyelengaraannya, pelaksanaan pemilu mendatang akan direncanakan kembali dan membutuhkan waktu.
"Kalau tidak serentak akan direncanakan waktu libur lagi, Pemilu kan di hari libur atau diliburkan berdasarkan Undang-undang," jelasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan banyak korban penyelenggara dari unsur PPS dan KPPS, Satya mengemukakan pihak UI melalui Fakultas Kedokteran UI (FKUI) telah mendatangi KPU untuk mengindentifikasi masalah. Dia berharap, masalah tersebut bisa diselesaikan dan ada solusi untuk pemilu mendatang.
"Mereka (FKUI) ada rekomendasi sementara, nanti para petugas yang direkrut maksimal 50-60 tahun. Jangan terlalu tua, namun yang muda ada yang meninggal dunia, tapi melihat kondisi kesehatan petugasnya," bebernya.
Dikemukakannya, banyak petugas yang meninggal dunia dalam penghitungan suara karena faktor kelelahan. Satya merekomendasikan agara KPU perlu memperhatikan rekrutmen para petugas yang masih sehat secara fisik.
"Ada orang yang bergadang berhari-hari tidak kenapa-kenapa. Kasus itu mereka kerja selesai jam 03.00 pagi, banyak mahasiswa yang ujian sampai berhari dan wartawan deadline, kalau saya kira ada kondisi kesehatan perlu diperhatikan, " katanya.
Baca Juga: 22 Polisi Gugur di Pemilu, Lima Diantaranya Tak Sempat Dievakuasi ke RS
Ditambahkan, pihaknya menghimbau agar KPU memperkuat situs-situsnya, lantaran situs lembaga penyelenggara pemilu menjadi referensi alat peghitungan suara secara teknis.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu
-
Bakal Jadi Partai atau Pindah ke PSI? Begini Rencana Projo
-
Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Ekonom Curiga Proyek Salah Sasaran dan Ada 'Permainan' Markup