Suara.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Satya Arinanto menyatakan penyelenggaraan pemilu ke depannya masih perlu digelar serentak.
Meski begitu, ia mengemukakan Pemilu 2019 perlu dievaluasi dalam konteks penyelengaraannya. Menurut Satya yang harus dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah pemilihan legislatif agar diperhatikan oleh masyarakat.
"Selama ini kan hanya Pilpres saja yang diributkan, tapi empat kotak (pemilihan legislatif) tak menjadi perhatian. Inilah yang perlu dievaluasi diharapkan lima kotak di Pemilu ini menjadi perhatian," kata Satya di Kampus UI Depok, Jawa Barat Selasa (30/4/2019).
Masih menurutnya, Pemilu 2019 yang digelar serentak perlu dipertahankan di pemilu mendatang. Karena, sambung Satya, jika diubah penyelengaraannya, pelaksanaan pemilu mendatang akan direncanakan kembali dan membutuhkan waktu.
"Kalau tidak serentak akan direncanakan waktu libur lagi, Pemilu kan di hari libur atau diliburkan berdasarkan Undang-undang," jelasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan banyak korban penyelenggara dari unsur PPS dan KPPS, Satya mengemukakan pihak UI melalui Fakultas Kedokteran UI (FKUI) telah mendatangi KPU untuk mengindentifikasi masalah. Dia berharap, masalah tersebut bisa diselesaikan dan ada solusi untuk pemilu mendatang.
"Mereka (FKUI) ada rekomendasi sementara, nanti para petugas yang direkrut maksimal 50-60 tahun. Jangan terlalu tua, namun yang muda ada yang meninggal dunia, tapi melihat kondisi kesehatan petugasnya," bebernya.
Dikemukakannya, banyak petugas yang meninggal dunia dalam penghitungan suara karena faktor kelelahan. Satya merekomendasikan agara KPU perlu memperhatikan rekrutmen para petugas yang masih sehat secara fisik.
"Ada orang yang bergadang berhari-hari tidak kenapa-kenapa. Kasus itu mereka kerja selesai jam 03.00 pagi, banyak mahasiswa yang ujian sampai berhari dan wartawan deadline, kalau saya kira ada kondisi kesehatan perlu diperhatikan, " katanya.
Baca Juga: 22 Polisi Gugur di Pemilu, Lima Diantaranya Tak Sempat Dievakuasi ke RS
Ditambahkan, pihaknya menghimbau agar KPU memperkuat situs-situsnya, lantaran situs lembaga penyelenggara pemilu menjadi referensi alat peghitungan suara secara teknis.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Kronologi Penumpang Wings Air Tuding Pramugari Kuras Emas dan Dollar di Pesawat
-
Detik-detik Penumpang 'Ngamuk', Tuding Pramugari Curi Emas & Dollar di Pesawat Wings Air
-
Ada Sinyal Rahasia? Gerak-Gerik Dua Pria di Belakang Charlie Kirk Disebut Mencurigakan
-
Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polisi dan Tim Investigasi Independen Demo Ricuh
-
Usai Diperiksa KPK, Deputi Gubernur BI Jelaskan Aturan Dana CSR
-
Emas & Ribuan Dollar Lenyap di Pesawat Wings Air Viral, Pramugari Dituduh Jadi Pelaku
-
CEK FAKTA: Isu DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025
-
7 Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Polusi Udara, Wajib Rutin Keramas?
-
Rehat dari Sorotan, Raffi Ahmad Setia Dampingi Ibunda Amy Qanita Berobat di Singapura
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Tuntut Prabowo Bebaskan Aktivis dan Hentikan Kekerasan Negara